Pasangan Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih Drs H Rahudman Harahap – Drs H Dzulmi Eldin akan dilantik 19 Juli mendatang. Sebelum dilantik, dia memberi warning keras kepada pihak-pihak pengembang (developer) akan membongkar habis seluruh bangunan yang menyalahi izin.
Sasaran “tembak” Rahudman yang paling utama adalah proyek pembangunan di Kompleks Polonia Medan yang telah melanggar jalur hijau karena berada di kasawan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ruko di kompleks Multatuli.
“Kalau saya lihat tidak sesuai izin, saya bongkar, saya tidak gertak sambal, akan saya buktikan setelah dilantik 19 Juli nanti,” tegas Rahudman yang didampingi Dzulmi Eldin di sela-sela rapat paripurna DPRD Medan tentang HUT ke 420 Kota Medan, di Gedung Dewan,(30/6).
Rahudman melihat betapa carut marutnya tata ruang Kotra Medan, diingatkannya kepada Kadis TRTB supaya berhati-hati menerbitkan izin perubahan peruntukan. Pembangunan kawasan Polonia harus dievaluasi dan ditinjau ulang karena akan menimbulkan berbagai dampak jika diteruskan.
Dia akan berkoordinasi dengan Gubsu H Syamsul Arifin dan DPRD Kota Medan tentang langkah-langkah apa yang ditempuh mengenai Tata Ruang Kota Medan. Demikian halnya dengan bangunan di kawasan Multatuli yang telah merusak aliran sungai Deli.
Tentang Jalan pancing yang telah disulap menjadi kompleks MMTC, Rahudman akan berkoordinasi dengan Bupati Deliserdang Drs H Amri Tambunan. Karena pembangunan tidak memperhatikan dampak lingkungan. Dampak negatif yang diakibatkan bangunan MMTC adalah banjir yang melanda warga Kecamatan Medan Perjuangan.(r)
Mau tau...
RAHUDMAN AKAN BONGKAR BANGUNAN DI MEDAN YANG BERMASALAH
PEMBERHENTIAN DENNI PANGGABEAN TELAH SESUAI PROSES DAN MEKANISME YANG BERLAKU
DPP Partai Demokrat kembali memastikan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat yang di tangan Ketua DPRD Medan Nonaktif Denni Ilham Panggabean adalah palsu. Karena tak pernah dikeluarkan DPP, serta tak tercatat di sekretariat DPP Partai Demokrat.
Kepastian ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Drh. Jhonny Allen Marbun MM, saat memberikan klarifikasi kepada unsur pimpinan DPRD Medan, Rabu (7/7) di Sekretariat DPP Partai Demokrat Jl Pemuda, Jakarta.
Saat menyampaikan klarifikasi ini Jhonny Allen Marbun didampingi Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, Toto Riyanto, Pjs. Ketua DPC Partai Demokrat Medan, Sutan Bhatoegana, dan staf Sekretariat DPP Partai Demokrat, Anton Mantong.
Sedangkan rombongan DPRD Medan yang ke DPP Partai Demokrat terdiri Plt. Ketua DPRD Medan, H Sabar Syamsurya Sitepu, Wakil Ketua Ikrimah Hamidy, Ketua Fraksi Partai Demokrat Herri Zulkarnain, Ketua Fraksi PKS, Muslim Maksum, dan calon Ketua DPRD Medan, H Amiruddin.
Jhonny Allen menegaskan, bahwa selain tidak tercatat di sekretariat dan tidak pernah dikeluarkan DPP Partai Demokrat, pada SK asli yang dipegang Denni itu juga banyak kejanggalan dan perbedaan dengan surat resmi yang pernah dikeluarkan DPP.
“Contohnya warna kop surat yang di SK versi Denni ini berbeda dengan kop surat yang asli (warnanya kurang biru, red). Hurufnya tak sama. Demikian juga stempelnya tak asli. Jadi saya pastikan SK itu palsu,” kata Jhonny, sembari membandingkan surat resmi (asli) yang dikeluarkan dengan surat yang di tangan Denni.
Ketidakaslian surat tersebut juga dipastikan oleh staf Sekretariat DPP Partai Demokrat, Anton Mantong, selaku pihak yang sangat memahami dan mengetahui surat keluar dan masuk di DPP Partai Demokrat.
Menurut dia, setiap lembar surat yang dikeluarkan DPP Partai Demokrat, maka akan diparaf oleh Ketua Umum jika yang menandatangani bukan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. “Nah jika lihat surat yang ada di tangan Denni ini, kan terlihat tidak ada paraf ketua umum,” katanya.
Kemudian, lanjut Anton, surat keputusan terakhir yang diteken periode Hadi Utomo selaku ketua umum adalah nomor 15. “Sedangkan periode Anas Urbaningrum teken SK baru satu yakni dengan nomor 16. Jadi SK nomor 17 dan 18 versi Denni itu tak ada di sekretariat,” kata Anton.
Menurut Anton, Hadi Utomo juga pernah nelpon dia menanyakan soal SK No 17 dan 18 tersebut. “Apa-apaan tuh? Tak ada itu,” kata Anton menirukan ucapan Hadi Utomo kepada dirinya.
Ia juga menegaskan bahwa selama ini dalam surat menyurat, selalu menggunakan tanda tangan dan stempel basah. “Tidak pernah tanda tangan atau stempel itu yang discaning sebagaimana surat yang dipegang Denni,” kata Anton.
Jhonny Allen Marbun menambahkan, bahwa proses pemberhentian Denni Ilham Panggabean dan pengangkatan Amiruddin sebagai Ketua DPRD Medan harus tetap dianjutkan. “Karena secara administrasi tidak ada persoalan. Sebab tetap mengacu pada SK DPP Partai Demokrat yang sah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, pemberhentian Denni Ilham Panggabean telah sesuai proses dan mekanisme yang berlaku di Partai Demokrat.. “Jadi hal ini harus segera ditindaklanjuti,” katanya.
Sebab, lanjutnya, semua itu demi kepentingan masyarakat Medan dan secara umum masyarakat luas dalam menjalankan pemerintahan, maka diharapkan lebih cepat dilaksanakan proses pemberhentian tersebut.
“Dan kepada masyarakat Medan kita minta maaf terkait dengan persoalan internal Partai Demokrat di DPRD Medan. Hal ini tentu jadi pembelajaran bagi kami dan kita semua,” katanya.
Soal tindakan-tindakan yang telah dilakukan Denni, menurut Jhonny hal ini akan dilakukan pembahasan selanjutnya di DPP Partai Demokrat. “Tentu kita mengharapkan semua kader mau memperbaiki diri. Karena kita tak mau kehilangan atau kekurangan kader. Tapi jika tak mau memperbaiki diri, tentu akan dilakukan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy, menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke DPP Partai Demokrat ini untuk meminta klarifikasi secara langsung, terkait masuknya surat keputusan DPP Partai Demokrat yang dipegang Denni Ilham Panggabean, dimana surat tersebut menggunakan kop surat berwarna dan stempel berwarna.
“Jadi kita ingin minta penegasan dari DPP perihal keabsahan surat keputusan tersebut. Dan ternyata dari penjelasan pihak DPP, surat tersebut tidak pernah dikeluarkan atau tercatat di DPP,” kata Ikrimah. (***)
Mau tau...
TUNJANGAN PROFESI GURU PNS SEMESTER I KOTA MEDAN 45M
Tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil (PNS) semester I untuk Kota Medan senilai Rp 45.016.934.400 kuota 2006-2009 akan dibayar melalui dana transfer daerah tahun 2010 oleh Pemko Medan selambat-lambatnya akhir Juli.
Demikian dikatakan Ketua PGRI Medan Drs Ramlan Tarigan didampingi Sekretaris Drs Abdul Rahman Siregar kepada SIB di Medan soal pembayaran tunjangan profesi guru PNS se-Kota Medan,(5/7).
Menurutnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 117/PMK/07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kab, Kota Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 juli 2010: bagi guru PNS daerah dibayarkan melalui dana transfer daerah yang berada di Pemko dan Pemkab se-Indonesia semester I senilai Rp 10.994.892.500.000.
Dijelaskan, petunjuk teknis pembayaran tunjangan berdasarkan surat keputusan (SK) Dirjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik) Kemendiknas Prof Dr Baedhowi.
Khusus untuk guru pegawai swasta dinyatakan lulus sertifikasi guru dan telah memiliki SK Dirjen PMPTK tunjangan profesi dibayarkan melalui dana dekonsentrasi oleh Pemrovsu juga akan dicairkan akhir Juli 2010.
Lebih lanjut dikatakan, PGRI Kota Medan telah menyurati Pemko Medan tanggal 1 Juli 2010 guna mempedomani petunjuk teknis (juknis) ditetapkan Dirjen PMPTK Kemendiknas.
“Dana tunjangan profesi per semester I untuk segenap guru dinyatakan lulus sertifikasi guru dan telah memiliki SK Dirjen PMPTK Kemendiknas harus dilaporkan Pemko Medan kepada Pemerintah Pusat bulan Agustus 2010 dan tunjangan profesi per semester II juga dilaporkan Pemko Medan kepada Pemerintah Pusat bulan Januari 2011,” ujarnya menjelaskan.(**)
Mau tau...
DIREKSI PD PASAR MEDAN DILANTIK
Pjs Walikota Medan Syamsul Arifin melantik dua direksi Perusahaan Daerah Pasar Medan, (2/7), di Balaikota Medan. Kedua direksi yang dilantik adalah, HM Tahjuddin Nur sebagai Direktur Operasi, dan H Maratua Muda Simanungkalit sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan.
Syamsul mengatakan, saat ini pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Medan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya, kondisi pasar tradisional sangat memprihatinkan. Kondisi fisik pasar tidak tertata sehingga tidak nyaman baik bagi pedagang maupun pembeli.
Karena kondisinya tidak nyaman, menurut dia, banyak kios yang kosong karena pedagang lebih memilih berjualan di pinggir jalan. Akibatnya, lalulintas di sekitar pasar menjadi macet. “Penataan pasar harus menjadi perhatian serius supaya pembeli banyak datang sehingga usaha pedagang kecil berkembang,” ujar Syamsul.
“Saya harapkan direktur yang baru dilantik agar mencurahkan perhatian dan kemampuannya untuk mengembangkan pasar tradisional di Medan,” kata Syamsul.(r)
Mau tau...
KENAIKAN TDL PENDAPATAN PLN MEDAN 160 M/BULAN
Naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) terhitung 1 Juli yang akan dibayar Agustus 2010, pelanggan PLN dihimbau berhemat seminimal mungkin. Artinya hematlah sehingga sedikit pembayarannya. Gunakanlah listrik sesuai peruntukannya saja.Hal itu dikatakan Humas PLN Cabang Medan Rosnah Lubis menjawab wartawan.
Pelanggan yang menggunakan daya 450 VA sampai 900 VA tidak naik, namun daya 1300 VA ke atas mengalami kenaikan berkisar 6 sampai 10 persen. Di Medan ada 491 ribu pelanggan, yang terdiri tarif rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah, sosial dan perkantoran. Dan terbanyak (95 persen) adalah tarif rumah tangga sisanya tarif industri dan bisnis,dikatakannya lagi.
Pendapatan PLN Medan dari rekening yang tercetak berkisar Rp 152 miliar/bulan dan setelah kenaikan nanti diperkirakan menjadi sekitar Rp 160 miliar/bulan. Sementara tunggakan pelanggan saat ini sekitar Rp 14 miliar dari 9 kantor ranting.
Setelah kenaikan TDL, apakah tidak ada pemadaman ? Dijawab Rosnah, kalau masalah pemadaman listrik tidak bisa tidak ada, tapi pemadaman bergilir tidak ada lagi.
Karena pemadaman listrik bisa terjadi karena perencanaan. Misalnya untuk pemeliharaan, gangguan alam, pohon tumbang dan lainnya.(i)
Mau tau...
DEMO DESAK PENEGAK HUKUM USUT KASUS PENGGELAPAN PAJAK REKLAME DI MEDAN
Sekelompok massa menamakan diri Muda Profesional Independen berunjuk rasa di Kantor Walikota Medan, (3/6), mendesak Kepolisian dan Kejaksaan mengusut dugaan kasus pengemplangan pajak reklame yang dilakukan sejumlah perusahaan advertising senilai Rp18,6 miliar.
Dalam aksinya, pendemo juga mendesak Kepolisian dan Kejaksaan segera memeriksa para pengusaha advertising yang diduga menggelapkan pajak reklame, di antaranya pengusaha PT STAR INDONESIA (SI)yang mengemplang pajak terbesar yakni Rp11 miliar lebih. Selain pengusaha, pendemo juga meminta oknum pejabat di Dinas Pertamanan Medan diperiksa.
“Pemerintah harus mencabut izin PT SI sekaligus menagih pembayaran tunggakan pajak dan bunganya selama 3 tahun,” kata pendemo.
PT SI adalah salah satu perusahaan periklanan terbesar di Kota Medan dan memiliki banyak papan reklame. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PT SI telah menggelapkan pajak reklame yang merugikan negara dan menghambat pembangunan di Kota Medan.
“Besarnya penggelapan pajak reklame di Kota Medan ini karena Pemko tidak membuat masa kedaluarsa reklame sehingga iklan terus dipajang sementara evennya sudah berlalu,” kata mereka.
Pendemo dalam pernyataan sikapnya mengatakan, kinerja Dinas Pertamanan Medan sangat bobrok sehingga mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi reklame sangat minim.
“Target retribusi reklame Rp35 miliar tahun 2010 itu terlalu sedikit. Kalau melihat banyaknya papan reklame yang berserak di Kota Medan seharusnya retribusi yang bisa dikutip mencapai Rp50 miliar-Rp60 miliar setahun,” kata pendemo.
Namun, karena lemahnya pengawasan dari pihak Inspektorat Pemko Medan ditambah rendahnya moral oknum pejabat di Dinas Pertamanan sehingga para pengusaha advertising nakal leluasa tidak menyetorkan pajaknya ke kas negara.
“Seharusnya Inspektorat yang melaporkan kasus ini, tapi justru BPK yang mengungkapnya. Ini bukti pengawasan internal di Pemko Medan sangat lemah,” kata pengunjukrasa.
Aspirasi pengunjuk rasa tersebut diterima Kabag Humas Pemko Medan Hanas Hasibuan. Dia mengatakan segera menyampaikan aspirasi pendemo kepada pihak terkait dan pimpinannya untuk disikapi. (e)
Mau tau...
RAHUDMAN BERTERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN MASYARAKAT
Terkait dengan kemenangan mutlak suara yang diraihnya pada putaran ke II Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Medan atas pesaingnya Sofyan Tan. Drs.H.Rahudman harahap MM, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Medan yang telah memberikan suaranya dan kepercayaannya untuk memilih pasangan Rahudman -Eldin.
Hal ini dikatakan Rahudman Harahap kepada wartawan di Kediaman rumahnya Jalan Gaperta Komplek Perumahan Peizza Residence. Menurutnya kemenangan ini tentunya tanpa ada kepercayaan dari masyarakan, kemenangan ini tidak ada arti apa-apa. Namun, yang pertama tentunya bersyukur kepada Allah .
"Pertama saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin Kota Medan lima tahun kedepannya. Mudah-mudahan, kita berharap tidak ada perubahan. Karena, masyarakat sudah terlalu lama menunggu hasilnya," ujarnya.
Saat ditanya apa program awal ketika menduduki orang nomor satu di Kota Medan ini. Rahudman dengan tegas menyatakan, program awal yang akan dilakukannya adalah meneruskan program-program yang masih tertinggal ketika masih menjabat Pj.Walikota beberapa waktu lalu.
"Saya, tinggal meneruskan program-program yang tertinggal ketika masih menjabat Pj.Walikota lalu, yang sepesifik adalah pertama soal kebersihan, kesehatan, pelayanan publik dan infrastruktur yang paling diprioritaskan. Kemudian, sesuai dengan janji saya terutama untuk masyarakat Medan Utara, di tahun 2011 nanti saya akan membangun sekolah negeri di sana." jelasnya
Rahudman juga berjanji, pelayanan publik juga menjadi prioritasnya dalam menjalankan program-program kerjanya setelah sah duduk menjadi Walikota Medan nantinya. Prioritas utama itu yaitu, soal pengurusan KTP yang tidak lagi dipersulit dan akan dikembalikan ke Kecamatan.
"Pengurusan KTP nanti akan dikembalikan ke Kecamatan, tidak lagi ke Dinas Catatan Sipil. Masyarakat tidak perlu susah-susah lagi mengurusnya ke catatan sipil" ujarnya.(*)
Mau tau...
HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA PANWASLUKADA RAHUDMAN-ELDIN MENANG 66%
Berdasarkan hasil perhitungan suara di 21 kecamatan yang diperoleh dari tabulasi Media Centre Panwaslukada Kota Medan hingga pukul 19.00 WIB, pasangan nomor urut 6 Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin unggul dengan meraih suara 502.671 suara atau 66,77 persen, sedangkan Sofyan Tan-Nelly Armayanti 261.502 suara atau 34,22 persen.
Adapun perincian data tersebut dari Panwaslukada Kota Medan terdapat dalam tabel. Menurut Ketua Panwaslukada Kota Medan M Aswin melalui Humas Fakhruddin berdasarkan tabulasi Media Centre Panwaslu Medan sebanyak 764.173 suara, tingkat partisipasi pemilih 38,97 persen atau hanya meningkat 3,28 persen dari putaran I, sedangkan tingkat golput di putaran II ini mencapai 61,03 persen.
Adapun anggota KPU Kota Medan Divisi Hukum dan Humas Pandapotan Tamba kepada wartawan, mengatakan kedua belah pihak baik pasangan Rahudman- Eldin dan Sofyan Tan-Nelly serta warga masyarakat Kota Medan harus tetap bersabar menunggu hingga KPU Medan mengeluarkan letetapan terkait pemenang Pilkada Kota Medan putaran II yang akan ditetapkan Senin (15/6).
Data yang diperoleh dari Tim Bravo Media Centre Rahudman - Eldin, yang dipimpin Destanul Aulia SKM MBA MEc didampingi Aulia Andri MSi menyatakan hingga pukul 21.00 WIB data sementara Rahudman - Eldin unggul di 18 kecamatan dengan perolehan suara 66,21 persen dan Sofyan Tan - Nelly 33, 79 persen.
Keunggulan tersebut ada di Kecamatan Medan Johor, Medan Denai, Medan Maimun, Medan Helvetia, Medan Tembung, Medan Belawan, Medan Deli, Sunggal, Perjuangan, Labuhan, Medan Area, Medan Timur, Medan Kota, Medan Amplas, Medan Barat dan Medan Selayang.
Sedangkan di Kecamatan Medan Baru, Petisah, Medan Polonia dan Tuntungan pasangan Sofyan Tan - Nelly Armayanti unggul. Keunggulan Rahudman-Eldin juga berdasarkan penghitungan sementara yang dilakukan konsultan marketing politik, Polmark Indonesia, di Rumah Aspirasi Rakyat PDI Perjuangan Jalan Wahid Hasyim Medan.
Meski tim pemenangan Sofyan Tan-Nelly tidak menjelaskan, tapi hasil tersebut ditunjukkan melalui infokus dan dapat dilihat setiap pengunjung. Hingga pukul 18.00 WIB perolehan suara, Rahudman-Eldin, 167.056. Sofyan Tan-Nelly, 79.240. Tidak sah mencapai, 27.578. Sedangkan DPT 427.562. Persentase suara masuk 30,07 persen dari 1172 TPS.(*)
Mau tau...
MoU KUA PPS P-APBD 2010 DITANDATANGANI GUBSU DAN DPRDSU
MoU (Memorandum of Understanding) KUA PPS (Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Plapon Sementara) terhadap P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Propsu TA 2010 diperkirakan menjadi Rp3,9 triliun lebih setelah terjadi penambahan/ kenaikan sekira Rp190 milyar lebih (dari nilai APBD 2010 Rp3,7 triliun lebih).
MoU tersebut ditandatangani Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun dan Gubsu H Syamsul Arifin, (14/6) di gedung dewan di hadapan segenap banggar (badan anggaran) legislatif dan eksekutif.
Gubsu H.Syamsul Arifin berharap kerjasama antar legislatif dan eksekutif dapat dipelihara dengan baik, termasuk dalam penyusunan RAPBD TA 2011, agar dapat diselesaikan secepatnya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk itu, tim anggaran P-APBD Sumut TA 2010, saya instruksikan untuk melaksanakan noktah-noktah selanjutnya, agar KUA PPS dapat dijabarkan dalam PAPBD 2010,” ujar Gubsu.
Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun menyarankan, Pempropsu agar mempersiapkan Perda P-APBD 2010 untuk segera disampaikan ke DPRD Sumut untuk dibahas.
Sementara anggota Banggar DPRD Sumut Hj Melizar Latif menyebutkan, KUA PPS ditandatangani berkaitan dengan pembahasan P-APBD Sumut 2010 yang diperkirakan mengalami perubahan sebesar Rp190 milyar lebih direncanakan akan disampaikan eksekutif hari ini Selasa (15/6) melalui rapat paripurna dewan.
Disebutkannya, penandatangan MoU KUA PPS tersebut tergolong cepat dibanding dengan sebelumnya, dengan harapan realisasi anggaran dapat dilaksanakan sesuai dan dengan baik. (*)
Mau tau...
BANYAK HAK DEWAN YANG BELUM TERALISASIKAN PADAHAL SUDAH DIANGGARKAN DI APBD
Sejumlah anggota DPRD Medan mengeluhkan atas sikap Sekwan DPRD Medan Erwin Lubis yang dinilai tidak aspiratif dan koperatif dalam menyikapi beberapa hak-hak anggota dewan yang tidak teralisasi.
"Salah satu contoh KTA Dewan yang sejak mulai dilantik sampai saat ini tidak ada diterima anggota dewan. Begitu juga dengan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Asuransi Kesehatan untuk anggota dewan juga sampai saat ini tidak terealisasi," ujar Ketua Badan Kehormatan Dewan Burhanuddin Sitepu SH kepada wartawan, (11/6).
Tidak hanya itu lanjut Burhanuddin, masih banyak lagi hak-hak dewan yang belum teralisasi, padahal sudah dianggarkan di APBD.
Yang lebih memalukan lagi, kenderaan dinas dewan yang dipakai sekarang ini, surat-suratnya sudah pada mati, kemudian persoalan jatah minyak mobil dinas 120 liter/bulan mulai dari bulan Januari hingga sekarang baru satu kali diberikan.
Menurutnya, sikap Sekwan seperti ini sangat menyusahkan para anggota dewan, terlebih-lebih pada saat anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.
Dimana ketika daerah lain memberikan cendra mata ke kita, namun kita tidak dapat memberikan cendra mata sebab kita tidak membawanya.
"Kita sangat malu saat kita diberikan cendra mata oleh daerah lain sementara kita tidak ada memberikan apa-apa kepada daerah yang kita kunjungi. Ini benar-benar sangat memalukan bagi kita selaku anggota dewan," tegasnya.
Burhanuddin juga sangat menyesalkan terhadap kinerja para petugas keamanan di DPRD yang dinilainya tidak benar-benar maksimal dalam menjaga keamanan kantor DPRD Medan.(mba)
Mau tau...
PEMKO MEDAN BELUM JALANKAN KEPPRES 80
DPRD Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera menerapkan sistim pelelangan (tender) melalui media elektronik. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan sistim online sehingga pelaksanaan tender lebih transparan.
Desakan ini dikarenakan adanya amanat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 80 Tahun 2003.
Dalam keppres tersebut dinyatakan, dalam hal pelaksanaan tender yang berpotensi menyulitkan untuk peserta yang banyak, maka panitia tender disarankan memanfaatkan media elektronik.
"Harusnya media elektronik dalam tahapan tender, misalnya dengan memanfaatkan internet adalah solusi yang efektif untuk melaksanakan tender yang transparan. Karenanya, tidak ada alasan lagi untuk tidak menerapkannya," kata Anggota Komisi D DPRD Medan Muslim Maksum, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Medan di Gedung DPRD Medan,(10/6).
Ahmad Arif juga menyayangkan jika penerapan sistem online tidak bisa dilakukan karena keterbatasan SDM. Mengingat, SDM bisa dilatih dan diberdayakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
"Sangat aneh, jika kemudian ketidaksiapan SDM menjadi alasan," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Perkim Iriadi Irawady mengakui, jika di dinasnya belum dilakukan persiapan untuk penerapan sistem online tersebut.
Alasannya, perangkat software belum tersedia dan belum ada SDM yang mampu mengoperasikannya.
"Namun, sejauh ini pelaksanaan tender masih berjalan mulus, terbukti tak satupun yang melapor terkait adanya keluhan," ungkapnya.(mba)
Mau tau...
DPRD SU KECEWA DENGAN OPERATOR SELULER
Sejumlah anggota DPRD Sumut menyesalkan dan kecewa dengan kwalitas layanan jaringan operator seluluer di Sumatera Utara.
Mereka menyatakan kekecewaanya itu karena banyak laporan dari masyarakat pengguna seluluer yang mengeluh jaringan selalu terputus-putus saat menggunakan handphone.
Hal itu diungkapakan anggota anggota Komisi D diantaranya Tunggu Siagian, Jamaluddin Hasibuan dan Restu Kurnia Sarumaha .
Menurut Jamaluddin, buruknya kualitas layanan jaringan yang disediakan operator seluluer baik PT XL, PT Telkomsel, PT Indosat maupun yang lainnya menjadi beban psikologis bagi masyarakat pengguna jasa komunikasi tersebut.
"Komunikasi keluarga mapun yang lainnya jadi terganggu karena saat berbicara tiba-tiba terputus dan ada samasekali sinyal tidak ada," ungkapnya kemarin.
Disatu sisi, perkembangan operator seluler di Sumut cukup mengembirakan. Hampir di seluruh desa mendapat jaringan. "Itu kan tidak sepadan dengan keuntungan didapat operator," cetusnya.
"Sudah miliaran uang masyarakat Sumut hasis ke operator, bahkan lebih banyak yang diambil daripada yang ditinggalkan untuk pembangunan di Sumut," pungkas Tunggul menambahkan.
Untuk itu, kata Tunggul, dalam hal ini Komsi D meminta kepada Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari setiap perusahaan operator seluluer agar meningkatkan sosialisasi bantuan kepada masyarakat.
Sementara, Restu Kurnia mengkritisi penempatan billboard operator seluluer yang menyebabakan keindahan kota terganggu.
"Billboard perusahaan operator seluluer sudah saatnya ditertibkan dengan menampilkan latarbelakang Pariwisata dan lainnya yang ada di Sumut, daripada gambar artis dan Monyet," cetusnya.
"Kita harapakan semua operator seluler mau memahammi hal itu," tambah Restu menutup.(bud/gus)DPRD Sumut Kecewa Dengan Operator Seluler
Sabtu, 12 Juni 2010 20:13
maubilangapa.com-Medan | Sejumlah anggota DPRD Sumut menyesalkan dan kecewa dengan kwalitas layanan jaringan operator seluluer di Sumatera Utara.
Mereka menyatakan kekecewaanya itu karena banyak laporan dari masyarakat pengguna seluluer yang mengeluh jaringan selalu terputus-putus saat menggunakan handphone.
Hal itu diungkapakan anggota anggota Komisi D diantaranya Tunggu Siagian, Jamaluddin Hasibuan dan Restu Kurnia Sarumaha .
Menurut Jamaluddin, buruknya kualitas layanan jaringan yang disediakan operator seluluer baik PT XL, PT Telkomsel, PT Indosat maupun yang lainnya menjadi beban psikologis bagi masyarakat pengguna jasa komunikasi tersebut.
"Komunikasi keluarga mapun yang lainnya jadi terganggu karena saat berbicara tiba-tiba terputus dan ada samasekali sinyal tidak ada," ungkapnya kemarin.
Disatu sisi, perkembangan operator seluler di Sumut cukup mengembirakan. Hampir di seluruh desa mendapat jaringan. "Itu kan tidak sepadan dengan keuntungan didapat operator," cetusnya.
"Sudah miliaran uang masyarakat Sumut hasis ke operator, bahkan lebih banyak yang diambil daripada yang ditinggalkan untuk pembangunan di Sumut," pungkas Tunggul menambahkan.
Untuk itu, kata Tunggul, dalam hal ini Komsi D meminta kepada Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari setiap perusahaan operator seluluer agar meningkatkan sosialisasi bantuan kepada masyarakat.
Sementara, Restu Kurnia mengkritisi penempatan billboard operator seluluer yang menyebabakan keindahan kota terganggu.
"Billboard perusahaan operator seluluer sudah saatnya ditertibkan dengan menampilkan latarbelakang Pariwisata dan lainnya yang ada di Sumut, daripada gambar artis dan Monyet," cetusnya.
"Kita harapakan semua operator seluler mau memahammi hal itu," tambah Restu menutup.(mba)
Mau tau...
DPRD MEDAN AKAN TINDAK TEGAS IZIN HOTEL BERMASALAH
Ketua Komisi D DPRD Medan, Ahmad Parlindungan Batubara mengimbau Dinas TRTB agar bertindak tegas dan selektif terkait perizinan Hotel Griya Medan.
Ijin operasional Hotel Griya belum sesuai dengan status hotel yang dipasang pihak pengusaha. Mengenai lahan parkir dan limbah tidak memenuhi syarat sebuah hotel.
"Ijinnya setahu kami masih belum lengkap dan ijin yang digunakan pun rumah toko," ungkap Ahmad Parlindungan via seluler,(9/6).
Bahkan menurutnya, pihak Dinas TRTB kota Medan juga kaget melihat bisa berdiri Hotel Griya, namun mereka belum melakukan tindakan atas itu.
"Sangat disesalkan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, diharapkan bisa lebih proaktif dalam melihat perijinan Hotel Griya dan perijinan lainnya," cetusnya menutup.(mba)
Mau tau...
MANTAN DPRD SU BELUM KEMBALIKAN MOBIL DINAS
Mantan Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Sumut riode 2004-2009 hingga kini belum mengembalikan mobil dinas yang digunakan saat mereka bertugas. Sementara proses lelang mobil dinas sedang diproses di Pempropsu.
Seperti Mobil mantan ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe hingga saat ini belum jelas keberadaannya. Mobil bermerek Toyota Prado/Jeep tahun 2004, BK 2 yang dibeli dengan harga 648.550.000 juta rupiah.
Demikian dikatakan Ketua lsm SUKMA, E.Tanjung melalui telepon selulernya (09/6).
Dikatakannnya, aturan yang berlaku menegaskan, jika mobil dinas akan dilelang maka harus dikembalikan ke SKPD masing-masing.
Identifikasi yang dilakukan pihaknya, masih banyak mobil dinas yang digunakan mantan ketua Fraksi dan mantan ketua Komisi DPRD Sumut priode 2004-2009 belum dikembalikan.
Aturan-aturan seperti Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang tehnis pemngelolaan barang milik daerah. UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, PP nomor 58 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik negara atau daerah diabaikan.
Janasib juga menjelaskan, mobil-mobil dinas yang belum dikembalikan itu yakni, atas nama pemakai Rafriandi Nasution, Kijang BK 9 B, Banuaran Ritonga, Kijang BK 9 Q, Nurdin Ahmad Kijang 9 A.
Kemudian, Ibrahim Sakti Batubara, Kijang Inova BK 1131, Belly Simanjuntak, Kijang Inova BK 1354 H, Zaki Abdullah, Kijang Inova BK 1333 H, Raden M Syafei Kijang Inova BK 1132 K, Rahmad P Hasibuan Bk 1130, Amas Muda Siregar, Kijang Inova BK 1007 H, Jhon Erron Limbangaol Kijang Inova, BK 1359.
Kemudian, atas nama pemakai Toga Sianturi, Kijang Inova BK 1195 K, Elbiner Silitonga, Kijang Inova BK 1191 K, Muatawali Ginting, Kijang Inova BK 1193 K.
"Data ini sesuai dengan data inventarisasi asset bergerak alat angkut milik Pempropsu tahun 2008," katanya.
Jadi, kata Janasib, jika mobil-mobil tersebut tidak dikembalikan ke SKPD dalam hal ini Sekretariat DPRD Sumut maka telah terjadi pelanggaran berbagai aturan.
Terlebih jika mobil-mobil dinas tersebut akan dilelang, maka wajib dikembalikan sebelum Peraturan Gubernur (Pergub) diterbitkan yang mengatur tentang petunjuk tehnis pelaksanaan lelang mobil dinas di jajaran Pemprovsu setiap tahunnya.
Dia mengatakan, adanya konspirasi antara mantan anggota Dewan dengan PNS di Sekretariat DPRD Sumut dalam proses lelang mobil dinas tersebut.(*)
"Sebab tidak dikembalikannya mobil dinas itu bisa jadi sudah merupakan bagian keinginan pemakai untuk memiliki mobil tersebut dan sengaja ditahan sampai pada masa proses lelang dan merekalah pemenangnya," katanya.
Ditambahkannya, walaupun mantan Ketua Komisi dan Fraksi berhak mendapatkan prioritas memenangkan lelang mobil dinas, tapi mobil dinas itu wajib dikembalikan dulu, baru setelah adanya Pergub dan proses lelang, kemudian baru bisa dimiliki. (gus)
Mau tau...
LSM SMS AJAK MASYARAKAT MEDAN DUKUNG RAHUDMAN-ELDIN
Rudy Sibarani:"Rahudman-Eldin figur yang berpengalaman dan familiar"
Rahudman dinilai layak sebagai Walikota Medan,terbukti selama menjabat Pjs Walikota Medan dirinya telah mampu mendongkrak perekonomian masyarakat dan membangun fasilitas umum seperti perbaikan jalan jalan dan menertibkan kemacetan yang selama ini merupakan permasalahan kota Medan.
Medan bergairah kembali semasa peninggalan AbdillahWalikota Medan dalam menjalankan tugas pendidikannya,ditangan dingin Rahudman segala persoalan rutin Medan dapat terselesaikan,memang belum semua pekerjaan rutin Pemko terjamah hal itu juga berhubung masa jabatannya hanya lima bulan,demikian pun harus kita akui bahwa Rahudman telah membuktikan kemampuannya.
Hal itu dikatakan Rudy Sibarani ketua LSM Suara Masyarakat Sumut(SMS) selasa (15/6) dikantornya jl. Kuali no. 35 Medan.
Rudy menambahkan,masyarakat jangan terpropokasi oleh berita berita ataupun isu isu miring tentang Rahudman, apalagi isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, masyarakat harus berfikir yang positif dan riel ketika menjatuhkan pilihan kepada calon Walikota Medan, karena satu suara menentukan nasib kota Medan 5 tahun kedepan
"Pilihlah figur yang berpengalaman dan jelas latar belakangnya dan telah berbuat untuk kota Medan yang kita cintai ini,siapa lagi kalau bukan Rahudman-eldin"ujarnya.
Diakuinya, hanya Rahudman calon walikota yang sangat mengerti kebutuhan kota Medan, demikian juga akan kebutuhan masyarakat, karena Rahudman sangat Familiar, tidak ada kesan sombong dan risih bercengkrama dengan masyarakat kecil, hal itu terbukti ketika dirinya mengundang Rahudman dalam acara temu ramah masyarakat sei putih tengah Medan Petisah bersama Rahudman Harahap pada sabtu (12\6) di Gedung Anugerah jl. Pabrik Tenun Medan.
Masyarakat antusias dukung Rahudman-Eldin
Pada acara temu ramah Rahudman-Eldin bersama masyarakat Sei Putih Tengah, Rahudman dikerumuni ribuan masyarakat yang antusias menyapanya, yang sebagian besar masyarakat pribumi kaum ibu ibu, mereka tidak menyangka Rahudman akan datang langsung tanpa diwakili bahkan datangnyapun dengan mengendarai Becak Motor (Betor) yang dikawal puluhan Betor dan odong-odong dibelakangnya, sebelum memasuki halaman Gedung Anugerah, Rahudman bersama masyarakat konvoi mengelilingi jalan seputaran kelurahan sei putih tengah, start dari jl. Gatot Subroto depan swalayan Berastagi mal memasuki jalan sepanjang parit busuk pemukiman masyarakat kecil lalu masuk jalan Kuali dan berputar ke jalan Ayahanda dan menuju ke jalan Pabrik tenun, hingga rute konvoi berbentuk angka 6 sesui peta lokasi.
Sesampainya di Gedung Anugerah Rahudman pun disambut kagum masyarakat yang menyaksikannya mengendarai Betor.
Dalam acara tesebut, Rudy Sibarani ketua LSM SMS, mengemukakan keinginannya apabila Rahudman -Eldin terpilih menjadi Walikota-Wakil Walikota Priode 2010-2015, agar benar benar memperjuangkan hak dan nasib masyarakat kota Medan khususnya masyarakat di garis kemiskinan, karena pengusaha dan masyarakat masih mengalami perbedahan hak dan kewajibannya.
Contoh, kata Rudy, di kelurahan sei putih tengah saja banyak perusahaan yang berdiri dan beroperasi tetapi pengusahanya tidak diketahui berasal dari mana seperti pengusaha Rumah burung walet, sudah sepuluh tahun lebih usaha burung walet beroperasi namun sampai sejauh ini tidak diketahui siapa nama pengusahanya dan tinggal di daerah mana, meski sudah ditelusuri dari data penduduk di kantor Lurah tetapi tidak memiliki data yang jelas akan keberadaan si pengusaha menurut warga keturunan tiongha tersebut, ironisnya lagi siempunya usaha tidak pernah bersosialisasi dengan warga setempat, padahal limbah usahanya masuk ke parit busuk dilingkungan pemukiman warga.
"Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kita apakah si pengusaha juga tidak bayar pajak penghasilannya ke Pemko Medan, lantaran data juga membuktikan bahwa PBB lahan usaha juga tidak ada ditangan Lurah sei putih tengah.
Tambahnya, jalan sepanjang parit busuk (parbus) tempat pembuangan limbah diharapkan memiliki nama jalan, karena sampai saat ini nama jalan tersebut belum ada hingga warga menyebutnya jalan Hantu, kembali mengingat perjalanan seorang aparatur pemko Medan yang bernama MTH. Simanjuntak mantan Kadis Pengendalian Pemadam Kebakaran(PPK) Medan masa kepemimpinan Bahtiar Jafar merupakan pemakarsa pengaspalan jalan sepanjang parbus dan meninggal dunia dalam suatu kecelakaan sewaktu menjalankan tugas memadamkan api kebakaran rumah warga di jalan Pandu Medan.
"berdasarkan itu kami atas nama masyarakat sei putih tegah meminta memberikan nama jalan sepanjang Parbus diberi nama Jl.MTH Simanjuntak sekaligus bentuk penghargaan beliau semasa hidup agar namanya selalu dikenang, sekaligus upaya Pemko Medan mengapresiasikan pejabat Pemko yang meninggal dalam tugas " katanya.
Artinya, bukan hanya pahlawan kemerdekaan saja yang dijdikan nama sebuah jalan tetapi nama pejabat yang tewas dalam menjalankan tugas juga punya tempat yang sama.
Dalam kesempatan itu, Ust H Amhar Nasition mengatakan bahwa ada empat kriteria mengapa harus memilih Rahudman-Eldin dalam pilkada Medan. "Pertama dalah keberanian bertindak, memiliki visi misi yang baik, memiliki ketegasan mengambil keputusan dan bertanggung jawab"katanya.
Sementara, Wakil ketua DPD Partai Golkar, Rajamin Sirat mengatakan Rahudman pantas dipilih masyarakat karena memiliki kepekaan dalam memahami kehidupan masyarakat.
"Hal tersebut dibuktikan oleh Rahudman ketika datang menemui warga disini dengan mengendarai betor dan merasakan beratnya menjadi tukang becak", ujarnya.
Lain hal dengan Syaf Lubis ketua Tim Sukses/Pemenangan Rahudman-Eldin, yang juga ketua DPC Partai Golkar Medan mengatakan ada tiga hal utama yang harus dilakukan jika Rahudman-Eldin terpilih, yakni perbaikan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan pengurusan KTP dikembalikan ke pihak kecamatan.(e)
Mau tau...
DIDUGA UANG TILANG MASUK KEKANTONG PRIBADI KAPOS LAKALANTAS AKSARA
Diperkirakan lebih kurang dua bulan ditugaskan menjadi Kepala Kepolisian Lakalantas Aksara/Medan Estate, Bambang tampak jor-joran memerintahkan anggotanya menggelar razia dibeberapa titik area operasionalnya untuk menertibkan kendaraan khususnya sepeda motor, yang menimbulkan kecurigaan masyarakat atas dugaan petugas hanya cari uang "masuk", hal itu terbukti dari hasil pantauan wartawan razia yang digelar tidak memenuhi mekanisme Razia yang diatur undang-undang kepolisian.
Seperti Razia yang digelar disimpang Jalan B. Kalifah pasar VII Tembung kecamatan Percut Sei Tuan pada Kamis malam(10/6) diketahui tidak adanya plank Razia, bahkan ketika wartawan menanyakan kepada salah seorang petugas yang berinisial N.U.S yang menurut informasi petugas lakalantas Poltabes Medan tentang surat perintah razia mengatakan tidak ada surat perintah dan Razia ini rutin dilakukan tanpa lebih menjelaskan maksud dari razia yang digelar tersebut.
Demikian pula aksi razia yang dilakukan Petugas sangat tidak mendidik masyarakat khususnya warga Tembung sekitarnya yang mana petugas hanya menangkap pengendara tertentu saja yang umumnya anak-anak remaja yang tidak menggunakan helm sementara hampir 50% pengemudi tidak menggunakan helm dan syarat- syrat lain tentang kendaraan dibiarkan lalu begitu saja dan ada beberapa petugas yang melepaskan pengendara setelah menerima upeti ditempat tanpa surat tilang.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kapos Lakalantas Aksara Bambang Tidak ada ditempat, hingga pada jumat(11/6) tidak kunjung dapat ditemui berhubung kesibukan atas tugas tugasnya, kepada Irwani dan Ferry selaku petugas Kaur tilang tidak bersedia memberi keterangan atas Razia yang digelar beberapa bulan ini, begitu juga tentang dana tilang yang telah diberikan Pengendara akankah masuk ke kas Negara sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD).
Berdasarkan informasi dan Gambaran situasi razia terkesan hanya cari uang masuk yang sebahagian besarnya disetor ke kantong pribadi sebagai bagi hasil dan hal tersebut diamini beberapa warga yang tidak bersedia disebutkan namanya(***)
RAZIA SATLANTAS DIJALAN BESAR TEMBUNG DINILAI TIDAK MENDIDIK DAN MERESAHKAN
Razia kenderaan bermotor yang belakangan ini acap digelar pihak Kepolisian Satuan Lalulintas Poltabes Medan, Pos Satlantas Aksara, dibeberapa titik area operasional untuk menertibkan kendaraan khususnya sepeda motor, dinilai tidak profesional dan meresahkan masyarakat.
Bahkan menimbulkan kecurigaan adanya dugaan petugas hanya mencari keuntungan saja. Hal itu terbukti dari pantauan wartawan, razia yang digelar Kamis malam (10/6) disimpang Pasar VII, jalan Bdr Klippa dan Sabtu malam (12/6) disimpang Pekan/ Bdr Setia, jalan Besar Bdr Khalipah, dinilai tidak memenuhi mekanisme Razia Kepolisian seperti yang lazimnya dan tanpa Plank Razia.
Terlihat jelas aksi razia yang dilakukan Petugas sangat tidak mendidik masyarakat khususnya warga Tembung sekitarnya, petugas tampak pilih kasih hanya menangkap pengendara tertentu saja, umumnya anak-anak remaja yang tidak menggunakan helm
Sementara hampir 50% pengemudi lainnya tidak menggunakan helm dibiarkan lewat begitu saja. Namun yang lebih mengecewakan masyarakat, dua titik tempat digelarnya razia tersebut termasuk titik rawan padat kenderaan.
“Seharusnya petugas Satlantas mengatur lalulintas dipersimpangan agar tidak sampai terjadi kecelakaan atau kemacatan, ini malah kesempatan melakukan razia. Padahal pengendera yang lewat rata rata warga masyarakat sekitar sini”. Umpat Evi (32) salah seorang ibu rumah tangga mengaku penduduk Desa Bandar Klippa, dilokasi.
Menurut ibu muda pengendera sepeda motor ini, dia sempat melihat ada petugas yang melepaskan pengendara sepeda motor yang tidak memakai helem setelah menerima upeti ditempat tanpa surat tilang.
“Aku lihat sendiri Polisi itu tadi melepas kereta yang tidak pakai helem, tapi aku tidak sempat melihat BK kereta itu karena malam”. Ungkap Evi sembari berlalu, tanpa menjelaskan identitas petugas Satlantas yang tebang pilih tersebut. (e)
Mau tau...
.jpg)
