SELAMAT DATANG ... WELCOME ... HORAS ... MEJUAH-JUAH ... YA'AHOWU .... MEDIA ONLINE SUARA MASYARAKAT SUMUT .... MEDIA - IKLAN & PROMOSI SUMATERA UTARA ....

DEMO DESAK PENEGAK HUKUM USUT KASUS PENGGELAPAN PAJAK REKLAME DI MEDAN


Sekelompok massa menamakan diri Muda Profesional Independen berunjuk rasa di Kantor Walikota Medan, (3/6), mendesak Kepolisian dan Kejaksaan mengusut dugaan kasus pengemplangan pajak reklame yang dilakukan sejumlah perusahaan advertising senilai Rp18,6 miliar.

Dalam aksinya, pendemo juga mendesak Kepolisian dan Kejaksaan segera memeriksa para pengusaha advertising yang diduga menggelapkan pajak reklame, di antaranya pengusaha PT STAR INDONESIA (SI)yang mengemplang pajak terbesar yakni Rp11 miliar lebih. Selain pengusaha, pendemo juga meminta oknum pejabat di Dinas Pertamanan Medan diperiksa.

“Pemerintah harus mencabut izin PT SI sekaligus menagih pembayaran tunggakan pajak dan bunganya selama 3 tahun,” kata pendemo.

PT SI adalah salah satu perusahaan periklanan terbesar di Kota Medan dan memiliki banyak papan reklame. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PT SI telah menggelapkan pajak reklame yang merugikan negara dan menghambat pembangunan di Kota Medan.

“Besarnya penggelapan pajak reklame di Kota Medan ini karena Pemko tidak membuat masa kedaluarsa reklame sehingga iklan terus dipajang sementara evennya sudah berlalu,” kata mereka.

Pendemo dalam pernyataan sikapnya mengatakan, kinerja Dinas Pertamanan Medan sangat bobrok sehingga mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi reklame sangat minim.

“Target retribusi reklame Rp35 miliar tahun 2010 itu terlalu sedikit. Kalau melihat banyaknya papan reklame yang berserak di Kota Medan seharusnya retribusi yang bisa dikutip mencapai Rp50 miliar-Rp60 miliar setahun,” kata pendemo.

Namun, karena lemahnya pengawasan dari pihak Inspektorat Pemko Medan ditambah rendahnya moral oknum pejabat di Dinas Pertamanan sehingga para pengusaha advertising nakal leluasa tidak menyetorkan pajaknya ke kas negara.

“Seharusnya Inspektorat yang melaporkan kasus ini, tapi justru BPK yang mengungkapnya. Ini bukti pengawasan internal di Pemko Medan sangat lemah,” kata pengunjukrasa.

Aspirasi pengunjuk rasa tersebut diterima Kabag Humas Pemko Medan Hanas Hasibuan. Dia mengatakan segera menyampaikan aspirasi pendemo kepada pihak terkait dan pimpinannya untuk disikapi. (e)

TANGKAP DAN PENJARAKAN BUPATI TOBA SAMOSIR



KETUA KOMISI C DPRDSU, MARKUS PDAM TIRTANADI



AROGANSI BALON WAKIL BUPATI TOBASA




MEDAN - PEKANBARU - PERAWANG - BANGKINANG - KERINCI - JAMBI - DUMAI - SIBOLGA

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP