Isu yang santer terdengar bahwa Satgas Mafia Hukum yang berhasil membongkar kasus Gayus Tambunan, akan datang ke sembilan provinsi guna mengusut indikasi adanya tindakan-tindakan makelar pajak.
Kabar tersebut ternyata tidak diketahui oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Wilayah 1 Sumut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Penyuluhan Jhonny Purba yang mewakili Kabag Humas Ditjen Pajak Wilayah 1 Sumut Christoper Hutapea yang sedang tidak berada di tempat. “Saya tidak tahu kalau Satgas Mafia Hukum akan datang kemarin (13/4)
Pria berkaca mata ini menambahkan, Ditjen Pajak Wilayah 1 Sumut yang menaungi sembilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tidak bisa menolak jika Satgas Mafia Hukum akan melakukan penyelidikan.
“Satgas kan berada di bawah naungan dan perintah langsung dari presiden. Kalau mau diperiksa ya diperiksa saja,” kata pria yang mengaku pernah bertugas di Ditjen Pajak Aceh tersebut.
Apakah Ditjen Pajak Wilayah 1 Sumut sudah melakukan persiapan khusus? “Tidak ada yang perlu dipersiapkan karena segala sesuatu nya berjalan sebagaimana mestinya. Ditjen Pajak Wilayah 1 Sumut kan sudah melakukan reformasi untuk menutup celah-celah korupsi,” tegasnya.
Ditambahkannya, pascaterbongkarnya kasus Gayus Tambunan membuat jajaran Ditjen Pajak Wilayah 1 Sumut merasa tercoreng. “Saya pribadi sempat shock, begitu pula dengan yang lainnya. Tapi, itu kan ulah oknum. Jadi tidak bisa disalahkan institusinya. Kalau nantinya, Satgas Mafia Hukum menemukan hal yang sama itu juga oknumnya saja, bukan institusinya,”(*)