“Pejabat Pemko Medan yang akan dijadikan tersangka dalam dugaan korupsi tata ruang ini, merupakan tokoh utama dalam kasus dugaan korupsi RUTRK yang merugikan negara sekitar miliaran rupiah,” ujar Direktur Reskrim Polda Sumut Kombes Pol Agus Andrianto melalui Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi (Kasat Tipikor) AKBP Prastiomo,(13/4).
Mungkin beberapa hari lagi, kata Prastiono, kita akan memanggil pegawai Bank Sumut untuk diminta keterangannya, supaya diketahui aliran dana dalam kasus ini. Dia juga menyatakan, sampai saat ini mereka telah memeriksa lebih dari 10 orang saksi untuk melengkapi berkas kasus yang dilaporkan pada akhir tahun 2008 lalu ke KPK dan KPK kemudian melimpahkannya ke Poldasu.
Dikatakan Prastiono, untuk saat ini pihaknya masih menetapkan seorang tersangka saja dalam kasus tersebut. Namun ke depan, tidak tertutup kemungkinan tersangka bakal bertambah seiring penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Prastiono menegaskan, kasus tata ruang ini merupakan salah satu target dugaan korupsi yang harus diselesaikan. Karena itu, dia menargetkan bulan depan berkasnya sudah selesai dan segera diajukan ke pengadilan.
“Ini merupakan salah satu target kita untuk diselesaikan. Insya Allah, bulan depan sudah diajukan ke pengadilan,” jelas Prastiono. Sebelumnya, kasus dugaan penyelewengan pembuatan master plan kota Medan hingga tahun 2015 itu dikerjakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan. Namun dalam pengerjaannya, para pengemat menemukan kejanggalan yang diduga telah merugikan negara. Lalu pada tahun 2008, seorang pengamat masalah transportasi di Medan melaporkan dugaan penyimpangan itu ke KPK di Jakarta namun KPK melimpahkannya ke Poldasu. (*4)
PEJABAT PEMKO MEDAN MARKUS PENYELEWENGAN PEMBUATAN MASTER PLAN KOTA
.jpg)
