HARUSNYA CSR TIDAK DISERAHKAN KE PUSAT

Kemiskinan masyarakat di daerah kawasan Medan Utara, khususnya kecamatan Medan Belawan bisa diminimalisir bila perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut memberi kontribusi maksimal. Karenanya, Pemko Medan harus berani menagih komitmen perusahaan untuk menyalurkan Coorporate Social Responsibility (CSR) ke masyarakat.

"Harusnya CSR itu tidak melulu diserahkan ke pusat, tapi ada kontribusinya di daerah operasional perusahaan. Kalau ini dilakukan saya optimis Belawan dengan banyaknya perusahaan dan ada Pelindo di situ akan maju," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Muslim Maksum, di Medan,(15/4).

Kontribusi perusahaan tersebut dapat dituangkan dengan memberikan pinjaman modal bagi masyarakat untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga pada akhirnya, bisa memandirikan masyarakat dan tidak bergantung pada program-program pemberantasan kemiskinan.

Muslim menyebutkan, dalam Perda Nomor 14 tentang Koperasi dan UMKM ada disebutkan mengenai kontribusi coorporate untuk mengembangkan UMKM di Kota Medan. Tentunya, bagi perusahaan yang memang beroperasi di Kota Medan. Karena itu, Muslim yang merupakan anggota DPRD Medan asal Dapil V yang meliputi empat kecamatan di kawasan Medan Utara tersebut mendesak penerapan perda tersebut.

"Dalam mengentaskan kemiskinan, tentunya terlebih harus membangun jiwa masyarakat dengan cara meningkatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Jangan hanya banyak program, tapi tidak menyentuh masyarakat miskin itu," tegasnya.

DPRD sendiri, lanjut Muslim, telah mengupayakan pengentasan kemiskinan ini dengan desakan peningkatan anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Begitu juga dengan peningkatan infrastruktur.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Fitriyus mengatakan, Pemko Medan secara terus menerus berupaya mengentaskan kemiskinan dan memperkecil jarak kesenjangan kemiskinan di Kota Medan. Namun, katanya, sangat sulit dan bahkan tidak mungkin mengharapkan kontribusi langsung dari BUMN seperti pelindo.

"Itu ranahnya pusat, dan memang ada beberapa poin yang tidak dimasukkan dalam ketentuan otonomi daerah. Kontribusi itu tetap diperoleh daerah dalam bentuk DAK dan DAU yang bersumber dari APBN. Sebab, perusahaan pastinya memberi kontribusi kepada pemerintah dan masuk ke APBN," ujarnya. (*e)