6 KABUPATEN SUMUT AKAN HADIR HUTAN TANAMAN RAKYAT

Enam kabupaten/kota di Sumut akan mendapatkan pinjaman lahan untuk dikelola menjadi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) selama delapan tahun. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri.

Program ini dilakukan dalam upaya pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar hutan tanaman produksi.

Kesepakatan ini setelah diadakan seminar yang menghadirkan lima menteri, masing-masing Menteri Kehutanan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri dan Menteri Pertanian. Acara yang berlangsung tanggal 15-17 tersebut digagas oleh Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI) di Jakarta.

"Kehadiran AHTRMI ini sendiri adalah untuk memfasilitasi program-program penghijaun dan pensejahteraan rakyat dengan memanfaatkan hutan di sekitar hutan industri untuk dijadikan HTR," kata Ketua Umum AHTRMI Basyaruddin Siregar SP, kepada wartawan, di Medan,(15/4).

Disebutkannya empat daerah di Sumut tersebut masing-masing Langkat seluas 3.085 hektar, Simalungun (11.000 hektar), Asahan (1.540 hektar), Padang Lawas (6.000 hektar), Madina (11.000 hektar) dan Labuhan Batu seluas 6.000 hektar.

"Keseluruhan ada 40 ribu hektar yang sudah diberi izin di Sumut untuk tahap pertama. Selanjutnya, akan dilanjutkan hingga mencapai 155 ribu hektar di Sumut," lanjutnya.

Dalam ketentuannya, terang Basyaruddin, dalam pembagian lahan tersebut dilakukan melalui koperasi dengan fasilitasi AHTRMI. Setipa koperasi akan dialokasikan 300 hektar lahan untuk dibagikan kepada anggotanya, yakni masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tanaman industri dengan jatah masing-masing 8-15 hektar per anggota.

"Setelah delapan tahun lahan tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah, dan bunga pinjaman lebih rendak dari suku bunga BI. Harganya, sekitar Rp 6 juta rupiah per hektar," katanya. (*)