SATGAS BELUM TEMUKAN ADANYA MAFIA HUKUM DI KPK

Satuan tugas pemberantasan mafia hukum belum menemukan adanya dugaan praktik mafia hukum yang diduga melibatkan jajaran pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dikemukakan usai pertemuan antara pimpinan KPK dengan satgas antimafia hukum siang ini. "Di internal KPK masih terus diproses tetapi belum ditemukan," tegas Sekretaris Satgas Denny Indrayana di kantor Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2010).

KPK sendiri dalam pertemuan kali ini menyerahkan hasil pemeriksaan internal terkait laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengenai dugaan mafia hukum di tubuh KPK. "Sejauh ini belum terbukti ada," ujarnya.

Dalam laporan tersebut, pimpinan KPK memaparkan program pencegahan dan perbaikan pengaduan sebagai upaya memberantas praktik mafia hukum di internal komisi. "Sudah dibangun mekanisme aduan," imbuh Denny.

Mafia hukum, dia melanjutkan hanya ditemukan di luar lingkaran KPK. Modusnya, makelar kasus mengaku sebagai pejabat KPK yang mampu menyelesaikan penanganan perkara di luar ketentuan hukum. "Modusnya menggunakan nama semacam kasus Anggodo," kata dia.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menuturkan komisinya telah melakukan pemeriksaan intensif soal dugaan adanya makelar kasus. "Namun belum ada hubungan antara mereka yang mengatasnamakan orang KPK dengan pejabat KPK. Kita akan lakukan penyelesaian pemeriksaan secara tuntas," pungkasnya.

Guna mengefektifkan proses pemberantasan mafia hukum, rencananya koordinasi lanjutan antara satgas dan KPK akan dilakukan pada Februari mendatang.(ok)