Pemerintah berencana membeli pesawat khusus kepresidenan. Indonesian Corruption Watch (ICW) tak begitu mempersalahkan rencana pembelian Boeing 737-400 itu asalkan kinerja presiden semakin maksimal.
"Yang perlu jadi catatan, harus ada upaya untuk memaksimalkan kinerja dengan fasilitas yang sudah disediakan," kata Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat dihubungi okezone, Jumat (29/1/2010).
Menurutnya, sulit untuk mengatakan penolakan terhadap pengadaan pesawat khusus tersebut. Karena pesaat itu memang difungsikan untuk menunjang mobilitas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. "Pesawat ini bukan untuk SBY tetapi dipakai juga untuk presiden selanjutnya," imbuhnya.
Kendati begitu, ICW memberi catatan khusus kepada pemerintah. Anggaran pesawat ini harus dihitung cermat agar tidak terjadi pembebanan terhadap APBN.
Sekadar diketahui, setiap tahunnya pemerintah menganggarkan Rp175 miliar untuk perjalanan presiden. Selama tahun 2006 saja, presiden melakukan 125 kali perjalanan udara.
Jika membeli, maka pemerintah harus menggelontorkan USD555 juta atau sekira Rp5,2 triliun untuk satu unit Airbus A319 atau Boeing 737-500. Dana sebesar itu setara dengan anggaran penyewaan pesawat selama empat atau lima tahun.
Dalam rapat kerja DPR sudah setuju anggaran Rp200 miliar untuk uang muka pembelian pesawat VVIP kepresidenan. Jenis pesawat yang akan dibeli adalah Boeing 737-400. (ok)
PESAWAT BARU MESTI MAKSIMALKAN KINERJA PRESIDEN
.jpg)
