PJ WALIKOTA HARUS TINJAU ULANG KINERJA KADISHUB MEDAN

Banyaknya persoalan di tubuh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, semakin menjadi sorotan publik. Berbagai lembaga dan elemen mulai tertuju kepada Dinas yang satu ini, karena banyaknya penyimpangan yang terjadi.

Seperti adanya dugaan kasus korupsi terhadap proyek median jalan dan pemasangan rambu-rambu lalulintas tiang pendek senilai Rp. 5 milyar, pada tahun anggaran 2007, dugaan korupsi dana retribusi tahun 2006 senilai Rp.500,juta, serta masih banyak lagi persoalan lainnya di Dishub Medan.

Wakil Direktur Lembaga Bantuan (LBH) Medan, Muslim Muis Tanjung SH, sekaitan dengan banyaknya persoalan di tubuh Dishub Medan tersebut, meminta kepada Penjabat (Pj) Walikota Medan, untuk segera melakukan peninjauan ulang terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Dearmando Purba.

"Banyaknya persoalan yang tidak terselesaikan sampai saat ini di tubuh Dishub Medan, sama saja dengan memperburuk citra Pemko Medan saat ini. Oleh karena itu kita minta kepada Pj Walikota Medan untuk meninjau ulang kinerja Kadishub Kota Medan tersebut. Karena dengan semakin banyaknya persoalan, berarti kinerja Kadishub tidak beres," tegas Muslim, kepada wartawan, Rabu, (9/12, di Medan.

Menurutnya, kedepan Walikota Medan harus benar-benar selktif dalam mengangkat dan menetapkan seseorang menjadi kepala Dinas di semua instansi yang ada di jajaran Pemko Medan. Dan jangan mengangkat orang seperti Kadishub Medan saat ini, semenjak menduduki jabatan Kadis, semakin banyak persoalan yang muncul.

Dan sebutnya, kalau memang ada menemukan sebuah pelanggaran hukum terhadap kinerja Kadishub tersebut, maka Walikota harus meminta kepada pihak terkait apakah Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk memeriksa Kadis tersebut. "Hal ini dimaksudkan, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Kota Medan terhadap kinerja Pemko Medan," ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya meminta,selain kepada Pj Walikota Medan, juga kepada Kejari Medan agar melakukan pemeriksaan secara tuntas terhadap seluruh proyek-proyek pengadaan dan pengerjaan yang dilakukan oleh Dishub Medan.

"Semua dugaan korupsi di tubuh Dishub Medan harus diusut tuntas. Dan kita juga meminta agar Kadishub Medan tersebut agar tidak luput dari pemeriksaan tersebut. Karena segalau urusan penggunaan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)tersebut harus ada pengetahuan Kepala Dinas terkait," tandasnya.(***)