DKI DUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Komunikasi yang kerap terputus antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan media massa atau kalangan pers, berakibat kontra produktif terhadap upaya pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI. Karena sebagus apapun program dan kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI, tidak akan diketahui secara jelas oleh masyarakat tanpa peranan media massa. Untuk itu, hubungan baik antara keduanya pun harus senantiasa dijaga.

"Peranan pers sangat dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam upayanya membangun Kota Jakarta melalui program-progran yang dikerjakan. Dengan pemberitaan yang sejuk dan berimbang, apa yang dilakukan Pemprov DKI akan diketahui dengan jelas oleh masyarakat," ujar Fadjar Panjaitan, Asisten Tata Pemerintahan DKI Jakarta, saat menutup rapat kerja dan seminar sehari dengan tema, Mengupas Problematika ibu kota yang diadakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota DKI Jakarta,(13/6).

Kemitraan yang terjalin dengan baik antara Pemprov DKI dengan pers tanpa mengesampingkan sikap kritis pers, kata Fadjar Panjaitan, memang harus selalu dilakukan. Untuk itu, Pemprov DKI akan selalu bersikap terbuka atau transparan terhadap setiap pertanyaan dari pers terkait program kerja yang dilakukan. Pers adalah jembatan yang menjadi penghubung antara pemprov dengan masyarakat. "Ke depan kita akan terus perbaiki sinergi dan kemitraan dengan pers. Wujud dan formula kemitraan itu, tentu akan dicari dan tidak melanggar aturan yang ada," ungkapnya.

Mantan Walikota Jakarta Barat itu mengakui, selama ini komunikasi antara pers dan SKPD sering tersendat. Masalahnya, tidak lain karena kemunculan oknum-oknum yang mengaku berasal dari pers, namun ternyata memiliki tujuan bukan sebagai pencari informasi yang benar untuk disampaikan kepada masyarakat, melainkan bertujuan memeras atau mencari proyek.

"Memang masih banyak kendala-kendala yang dihadapi wartawan saat berkomunikasi dengan SKPD. Tapi saya tegaskan, pemprov memiliki komitmen yang sama dengan pers terkait keterbukaan informasi publik, kita akan terus membuka komunikasi dengan pers," lanjutnya.

Ketua Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta, Asep Syaefudin, mengatakan, selama ini pers, khususnya yang bertugas meliput di lingkungan Balaikota DKI Jakarta kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang utuh dan lengkap terkait suatu program yang dijalankan Pemprov DKI.

Akibatnya, apa yang ditulis oleh wartawan terkait program yang dilakukan pemprov hanya sebatas pengetahuan wartawan di lapangan. Sehingga tidak jarang selalu menyudutkan Pemprov DKI. Padahal, apabila setiap program yang sedang dilaksanakan dikomunikasikan dengan pers oleh pemprov melalui SKPD, maka informasi yang akan disampaiakn oleh pers kepada masyarakat akan lebih lengkap. "Dengan begitu apa yang ditulis pers akan jauh lebih berimbang," katanya.

Turut hadir dalam seminar itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta Nurachman dan Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo dan Kehumasan DKI Cucu Ahmad Kurnia.(jc)