DKI DUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Komunikasi yang kerap terputus antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan media massa atau kalangan pers, berakibat kontra produktif terhadap upaya pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI. Karena sebagus apapun program dan kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI, tidak akan diketahui secara jelas oleh masyarakat tanpa peranan media massa. Untuk itu, hubungan baik antara keduanya pun harus senantiasa dijaga.

"Peranan pers sangat dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam upayanya membangun Kota Jakarta melalui program-progran yang dikerjakan. Dengan pemberitaan yang sejuk dan berimbang, apa yang dilakukan Pemprov DKI akan diketahui dengan jelas oleh masyarakat," ujar Fadjar Panjaitan, Asisten Tata Pemerintahan DKI Jakarta, saat menutup rapat kerja dan seminar sehari dengan tema, Mengupas Problematika ibu kota yang diadakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota DKI Jakarta,(13/6).

Kemitraan yang terjalin dengan baik antara Pemprov DKI dengan pers tanpa mengesampingkan sikap kritis pers, kata Fadjar Panjaitan, memang harus selalu dilakukan. Untuk itu, Pemprov DKI akan selalu bersikap terbuka atau transparan terhadap setiap pertanyaan dari pers terkait program kerja yang dilakukan. Pers adalah jembatan yang menjadi penghubung antara pemprov dengan masyarakat. "Ke depan kita akan terus perbaiki sinergi dan kemitraan dengan pers. Wujud dan formula kemitraan itu, tentu akan dicari dan tidak melanggar aturan yang ada," ungkapnya.

Mantan Walikota Jakarta Barat itu mengakui, selama ini komunikasi antara pers dan SKPD sering tersendat. Masalahnya, tidak lain karena kemunculan oknum-oknum yang mengaku berasal dari pers, namun ternyata memiliki tujuan bukan sebagai pencari informasi yang benar untuk disampaikan kepada masyarakat, melainkan bertujuan memeras atau mencari proyek.

"Memang masih banyak kendala-kendala yang dihadapi wartawan saat berkomunikasi dengan SKPD. Tapi saya tegaskan, pemprov memiliki komitmen yang sama dengan pers terkait keterbukaan informasi publik, kita akan terus membuka komunikasi dengan pers," lanjutnya.

Ketua Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta, Asep Syaefudin, mengatakan, selama ini pers, khususnya yang bertugas meliput di lingkungan Balaikota DKI Jakarta kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang utuh dan lengkap terkait suatu program yang dijalankan Pemprov DKI.

Akibatnya, apa yang ditulis oleh wartawan terkait program yang dilakukan pemprov hanya sebatas pengetahuan wartawan di lapangan. Sehingga tidak jarang selalu menyudutkan Pemprov DKI. Padahal, apabila setiap program yang sedang dilaksanakan dikomunikasikan dengan pers oleh pemprov melalui SKPD, maka informasi yang akan disampaiakn oleh pers kepada masyarakat akan lebih lengkap. "Dengan begitu apa yang ditulis pers akan jauh lebih berimbang," katanya.

Turut hadir dalam seminar itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta Nurachman dan Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo dan Kehumasan DKI Cucu Ahmad Kurnia.(jc) Mau tau...

PUTUSAN BANDING BERATKAN MANTAN KADISHUB

Putusan banding yang dijatuhkan kepada mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kab. Cirebon, Djojo Soedirdja lebih tinggi. Ia divonis satu tahun penjara, sementara sebelumnya, PN Sumber hanya menjatuhkan hukuman enam bulan dipotong masa tahanan yang saat itu tiga bulan hingga hukuman tinggal dijalani sekitar tiga bulan, itupun tahanan kota.

"Sejak ada putusan di PN Sumber yang memvonisnya enam bulan penjara, saya sudah tidak lagi dimintai saran atau dihubungi Pak Djojo," kata penasehat hukum Djojo Soedirja, H. Edi Setiadi saat dikonfirmasi lewat telepon, (13/6).

Menurut Edi, pada waktu kliennya itu mengajukan banding ke PT Bandung, tanpa sepengetahuan dirinya. Belakangan diketahui, kliennya membuat dan mengajukan sendiri memori banding sehingga Kejari Sumber pun melakukan banding juga dan memenangkannya yang akhirnya Djojo Soedirja divonis satu tahun pemjara. "Sejak putusan di PN Sumber, Pak Djojo melepaskan saya. Dia membuat dan mengajukan memori banding sendiri, jadi saya tidak tahu saat ini Pak Djojo mau kasasi atau menerima putusan tersebut," kata Edi Setiadi, menjelaskan.

Ia menyayangkan keputusan bekas kliennya yang mengajukan banding, namun akhirnya memberatkannya. Padahal, kalau saja waktu itu menerimanya kemungkinan hukuman sudah tuntas. Karena, saat itu diputus enam bulan dipotong masa tahanan tiga bulan, tinggal menjalani hukuman tiga bulan, itupun sudah diupayakan tahanan kota.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumber, Heppy Hadiastuti menilai Putusan PT Jabar tersebut dinilai tepat, karena dalam Undang-undang Tipikor ada ancaman hukuman minimal satu tahun. "Memori banding yang kami ajukan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat pun satu tahun," kata Heppy melalui Kasi Pidsus, Pieter Sahanaya.

Disebutkan, apabila dalam waktu 14 hari setelah putusan banding itu diterima, terdakwa tidak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, Kejari akan melakukan eksekusi atas terdakwa. Karena, putusan dari PT tersebut dianggap telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Seperti diberitakan, Mantan Kadishub Kab. Cirebon, Djodjo Soedirja diputus enam bulan penjara oleh majelis hakim PN Sumber, setelah terbukti terlibat kasus gratifikasi senilai Rp 113 juta dari para tenaga kerja suka rela (TKS) di lingkungan Dishub ketika Djojo menjabat Kadishub pada tahun 2007/2008 lalu. (pr) Mau tau...

PEMKAB KARAWANG GENCAR SOSIALISASIKAN "PLAT NOMOR"

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang meminta agar perusahaan yang ada di Kab. Karawang untuk mengubah pelat nomor kendaraan operasionalnya dengan pelat nomor Karawang. Hal itu dilakukan untuk mendongkrak pendapatan pajak bagi hasil. Dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk biaya perbaikan jalan di Kab. Karawang.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang, Setya Dharma, pihaknya akan mendatangi 148 perusahaan di kawasan industri dan zona industri guna menyosialisasikan perubahan pelat nomor.

Setya menyebutkan potensi pajak dari kendaraan bermotor cukup besar terutama di kawasan industri. "Oleh karena itu, kami harus terus menggenjot pendapatan dari pajak bagi hasil tersebut," katanya,(13/6).

Setya menyebutkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh tahun sebelumnya dari kendaraan sebanyak Rp 700 juta. Dana itu dinilai tidak mencukupi untuk menutupi biaya perbaikan kerusakan jalan. Setya juga mengungkapkan kerusakan jalan sendiri lebih banyak disebabkan oleh kendaraan-kendaraan besar dari kawasan industri.

Setya mengatakan, sosialisasi ke perusahaan-perusahaan untuk mengubah pelat nomor kendaraan operasional perlu dilakukan. Hal itu mengingat penyebab kerusakan jalan di Karawang adalah tidak mampunya jalan menahan beban tonase berlebih.

Selain perusahaan di kawasan industri, sosialisasi pun dilakukan pada perusahaan penyedia jasa bus angkutan yang melintasi Karawang. Sebanyak lima perusahaan akan didatangi setiap harinya untuk mendapatkan penyuluhan. "Kami berharap mereka segera mengganti pelat nomor kendaraan operasionalnya," kata Setya. (pr)


Mau tau...

"Kami Titip Putri Kami Ya, Bu......"

Tangis Azaria Rahma Sabrinia (16) kembali pecah saat kakinya memasuki halaman rumahnya yang terletak di Perum Perwira Blok VI/68, Banyumanik Semarang. Begitu memasuki halaman, dua orang langsung memapah tubuh pelajar yang saat ini duduk di bangku kelas satu SMAN 1 Semarang tersebut.

Suara tangisnya semakin terdengar nyaring disaat mendapati empat peti jenasah yang berjejer di ruang tengah. Tak urung, pekik kesedihan yang disuarakan membuat beberapa orang yang berada di dekatnya ikut menitikkan air mata.

Gadis yang kerap dipanggil Sabrina tersebut menjadi satu-satunya anggota keluarga yang lolos dari kecelakaan maut minggu pagi tadi. Seluruh anggota keluarganya, yakni Khoirul Saleh (46) ayahnya, Istiqomah (48) ibunya serta Raisha Iftika Khairina (19), Salman Mohammad Hasbi (13) kakak-adiknya tewas.

Saat kejadian, dirinya saat itu sedang berangkat menuju Magelang untuk mengikuti kegiatan outbond bersama teman teman sekolahnya. Hal tersebut dituturkan oleh Tri Wijayanti, tetangga sekaligus salah seorang gurunya. "Paginya, Sabrina berangkat diantar ke sekolah oleh seluruh anggota keluarga. Kebetulan memang ada kegiatan outbond di Magelang selama sehari," kata Tri sambil terisak.

Saat itu bertemu Istoiqomah, dirinya mengaku tidak memiliki firasat apapun. Istiqomah ketika itu hanya titip putrinya kepadanya. "Kami titip Sabrina ya, Bu," kata Tri menirukan ucapan Istiqomah. Karena dirinya mengaku sangat terkejut ketika mendapat kabar seluruh anggota keluarga Khoirul Saleh tewas kecelakaan. Informasi tersebut langsung disampaikan kepada salah seorang guru yang menjadi pendamping kegiatan outbond.(jt) Mau tau...

SEBELUM DILARUNG, SAPI DINIKAHKAN DENGAN GUSTI

Yeh Embang, Sebelum Dilarung ke tengah laut, sapi betina sempat dinikahkan dengan pemuda yang menyetubuhinya.

Usai upacara pecaruan bersih desa, prosesi dilanjutkan dengan pernikahan antara Gusti KNA dengan sapi betina yang sebelumnya ia setubuhi. Saat pernikahan aneh dan langka tersebut berlangsung, pihak keluarga pelaku melarang para awak media mengambil gambar.

Setelah prosesi pernikahan tersebut, sapi yang sedang bunting 3 bulan itu kemudian dilarung atau ditenggelamkan ke tengah laut dengan bantuan perahu jukung.

Kejadian di luar akal sehat yang dilakukan Gusti dipergoki oleh Gusti Ngurah Dinar, warga Banjar Bale Agung, Yeh Embang saat melintas di lokasi.

Saat dipergoki, pelaku buru-buru menaikkan celananya, yang sebelum dipelorotkan saat menyetubuhi sapi.

Dinar pun lantas melaporkan kejadian tak lazim tersebut kepada Bendesa Pekraman Yehembang, Ida Bagus Legawa. Mendengar laporan yang sangat aneh itu, Legawa lantas memusyawarahkannya dengan Pengurus Desa dan warga. Akhirnya disepakati untuk melakukan pecaruan bersih desa, lantaran perbuatan Gusti tersebut dinilai sudah mengotori desa.

Upacara pecaruan oleh warga Desa Yehembang dilakukan Jumat (11/6) di lokasi kejadian. Seluruh biaya yang diperlukan dalam upacara tersebut ditanggung oleh Desa Pekraman. Sementara pelaku hanya didenda 2.000 keping pis (uang) kepeng bolong.

Selain dilakukan di lokasi kejadian, pecaruan juga dilakukan secara menyeluruh hingga ke Pura Kahyangan Tiga di desa setempat.

“ Hari ini kami bersihkan kembali desa pekraman setelah dicemari oleh kejadian itu “ ujar Legawa. (bc) Mau tau...

SBY NONTON BARENG PIALA DUNIA DI JIMBARAN

Jimbaran, Demam piala dunia melanda semua lapisan masyarakat Indonesia tak terkecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sela-sela kunjungannya ke Bali, SBY dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II hadir dalam acara nonton bareng piala dunia.

Acara nonton bareng piala dunia yang dihadiri Presiden SBY ini digelar di sebuah hotel bintang lima di kawasan wisata Jimbaran Bali. Presiden SBY yang didampingi sejumlah menteri kabinet ini menonton pertandingan perdana piala dunia antara kesebelasan Afrika Selatan melawan Meksiko.

Selama menonton siaran langsung piala dunia di layar lebar, SBY tampak serius mengamati jalannya pertandingan antara kedua kesebelasan ini. Sesekali SBY mengomentari jalannya pertandingan mulai tehnik para pemain hingga keputusan wasit yang memimpin pertandingan ini.

Di akhir pertandingan yang berakhir imbang 1-1, SBY kembali membahas jalannya pertandingan bersama sejumlah menteri. Salah satu yang dibahasnya adalah soal gagalnya tim nasional Meksiko meraih kemenangan dari tim tuan rumah Afrika Selatan.

Hari Sabtu (12/6)SBY dijadwalkan akan membuka Pesta Kesenian Bali yang ke-32. Selain diikuti oleh seniman Bali dan sejumlah propinsi di Indonesia, acara pesta seni tahunan ini juga diikuti oleh seniman dari 6 negara lainnya. (bc)
Mau tau...

Mau tau...

DRAFT P APBD SUMUT TA 2010 RP.3,7 T LEBIH CONDONG PIHAK PEJABAT

Fraksi PDS (Partai Damai Sejahtera) DPRD Sumut menilai, draf P-APBD Sumut TA 2010 senilai Rp3,7 triliun lebih yang sedang dibahas Banggar (Badan Anggaran) eksekutif dan legislatif tidak memihak kepentingan rakyat, tapi lebih condong memihak pejabat, sehingga fraksi-fraksi DPRD Sumut harus merombaknya secara total, jika lembaga legislatif ini masih memiliki hati nurani.

Hal itu diungkapkan anggota F-PDS DPRD Sumut Ir Marasal Hutasoit kepada wartawan, (2/6) di Gedung DPRD SU.

“Kenaikan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2010 sebesar Rp302.844.918.154 atau sekitar 8,10 persen dari APBD murni TA 2010 tergolong kecil, sehingga diharapkan anggaran tersebut harus benar-benar dialokasikan ke sektor yang sangat mendesak, khususnya yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Marasal.

Namun kenyatannya, dari draf P-APBD Sumut yang dipelajarinya, ternyata banyak dinas-dinas yang tidak mengutamakan anggaran berbasis kemasyarakatan, seperti di Dinas Sosial tidak mengutamakan pemberdayaan para penyandang sosial, tapi hampir semua dialokasikan pada administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur,jelas Marasal.

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tambahnya, tidak tercantum anggaran untuk merevitalisasi kawasan wisata Danau Toba yang kondisinya kini sangat memprihatinkan akibat pencemaran lingkungan, pertumbuhan enceng gondok serta kerusakan infrastruktur jalan sekitar objek wisata tersebut.

“Seharusnya penambahan anggaran tersebut setidaknya Rp5 miliar ditampung pada P-APBD Sumut. Pempropsu dalam hal ini harus konsisten dengan peryataannya, bahwa salah satu keunggulan Sumut termasuk objek wisata danau Toba,” jelas Marasal.

Di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, Marasal juga menemukan alokasi anggaran untuk pembinaan perpustakaan di Kejatisu, Poldasu, BPK Sumut, Lantamal, Kavaleri dan lembaga pemasyarakatan masing-masing Rp106.485.000.

“Pengalokasian anggaran ini menimbulkan pertanyaan, mengapa perpustakaan di lembaga-lembaga vertical yang berkaitan dengan penegakan hukum, keuangan dan keamanan dibina melalui alokasi anggaran P-APBD Sumut. Seharusnya pembinaan perpustakaan itu dibiayai APBN,” jelasnya.

Begitu juga pengalokasian anggaran di Dinas Pertanian, tambah Marasal, hampir 80 persen kegiatan tidak menyentuh kualitas pertanian rakyat. Seharusnya kegiatan ini difokuskan pada penyediaan bibit dan pupuk murah, gratis dan berkualitas serta pemberantasan hama maupun bimbingan pertanian modern.

Berkaitan dengan itu, Marasal mendesak Banggar eksekutif dan legislatif segera merombak total draf P-APBD Sumta yang nyata-nyata tidak memihak kepentingan rakyat, jika lembaga legislative tidak memiliki kekritisan dalam membela hak-hak rakyat, berarti sudah melukai hati rakyat. (r) Mau tau...

GEDUNG SERBA GUNA MEDAN AKAN MASUK TAHAP KE VII

Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Jl.Pancing kini memasuki tahap VII yang sebenarnya telah dimulai sejak April 2010 dan meliputi struktur seperti atap, lantai arena. Selebihnya memasang dinding, kamar mandi, mechanical electrical, climbing (perpipaan) saluran air, talang, dan linskip.

Menanggapi dana untuk pekerjaan tahap VII, Karo-karo mengatakan, sesuai dengan perjanjian kontrak tahun 2010 ini sebesar Rp24 miliar sedangkan kontrak induk (multi years) sebesar Rp53 miliar,kata pejabat pelaksana teknik kegiatan GSG Sekula Karo karo baru ini(2/6).

Pekerjaannya dilakukan oleh PT. Medan Smart Jaya yang dinilai telah mampu melakukan kinerjanya secara professional. Apalagi sebelum bekerja dan segala sesuatunya harus lebih dulu ada pengajuan akurat agar tidak terjadi kesalahan maupun tumpang tindih. Pekerjaan disesuiaikan dengan item tertentu.

“Diharapkan sesuai isi kontrak kepada kita pembangunan tahap VII akan selesai pada Maret 2011 mendatang,” ujar Karo-karo.

Diharapkan dukungan semua pihak, karena GSG bukan untuk kepentingan pribadi melainkan demi kepentingan masyarakat banyak khususnya insan olahraga.

GSG yang dibangun sejak tahun 2003 (semasa alm. Gubernur Sumut HT Rizal Nurdin-red) di atas lahan seluas enam hektar dan jika sudah rampung akan mampu menampung sekitar 7.000-an penonton dari semua cabang olahraga kecuali renang, sepakbola dan gulat.

Selain itu, tambah Karo-karo, akan menjadi tempat digelarnya even olahraga, juga bisa menjadi ajang promosi berbagai kegiatan yang menunjang roda pembangunan di daerah ini sehingga mendatangkan PAD bagi Pemprovsu.

Apalagi GSG berada dilokasi cukup strategis, yaknik terletak di antara Wilayah Kabupaten Dedli Serdang dan Kota Medan, sehingga nantinya jika rampung akan mampu menaikkan citra Sumatera Utara, karena infrastruktur GSG lebih bagus dari bangunan serupa sperti yang ada di P.Batam.(*) Mau tau...

BADAN KEHORMATAN DPRD MEDAN KESULITAN MELAKUKAN TUGAS

Badan Kehormatan (BK) DPRD Medan mengaku kesulitan melakukan tugasnya dikarenakan tata tertib (tatib) DPRD Medan yang sudah beberapa bulan lalu di sahkan masih 'mengendap' untuk dievaluasi oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu).

"Tatib masih menggantung di Pempropsu, sehingga kami juga belum bisa melaksanakan kinerja. Sebab, tatib adalah salah satu landasan hukum BK dalam menerapkan peraturan kepada anggota Dewan yang melanggar kode etik. Kondisinya, hingga saat ini belum dikeluarkan oleh Pemropsu," kata Ketua BK DPRD Medan Burhanuddin Sitepu, kepada Wartawan, di Gedung DPRD Medan, (2/6).

Dikatakannya, tatib yang belum selesai dikoreksi oleh Pemprovsu tersebut, BK DPRD Medan tidak bisa menindaklanjuti segala keluhan masyarakat yang telah masuk ke BK DPRD Medan dan untuk saat ini BK telah banyak menerima pengaduan dari masyarakat tentang tindakan anggota Dewan yang dinilai melanggar kode etik, diantaranya pengaduan kasus asusila dan kasus penipuan yang dilakukan oleh anggota DPRD Medan.

"BK DPRD Medan sudah mempelajari kasus ini, namun langkah selanjutnya terganjal dengan belum adanya aturan yang jelas, yaitu tatib ini," katanya, tanpa merinci anggota yang diadukan ke BK DPRD tersebut.

"Ada empat pasal dalam tatib tersebut yang direvisi dan harus di evaluasi, salah satu pasal yag di revisi yakni pasal 116 dan beberapa pasal yang menyangkut soal anggaran, jabatan serta soal ketua BK, yang didalam PP No 16 tahun 2008 di sebutkan kalau masa jabatan ketua BK adalah 2,5 tahun," jelasnya, seraya menambahkan BK DPRD Medan sudah melayangkan surat ke Pemprovsu yang isinya mempercepat evaluasi tatib dimaksud.(e) Mau tau...

Rp.6M SUDAH DIPULANGKAN KADIS BINA MARGA KOTA MEAN KE PEMKO

Dinas Bina Marga Kota Medan kembalikan dana Rp6 miliar ke kas Pemerintah Kota Medan. Dana tersebut merupakan sisa anggaran pengerjaan drainase (parit).

Alasan pengembalian dana tersebut terang Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan Gindho Hasibuan kepada wartawan saat didampingi Kabag Humas Pemko Medan Hanas Hasibuan, J(4/6) di gedung Balaikota Medan karena tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Kita sudah mengembalikan anggaran pekerjaan draianse tahun lalu. Pasalnya, sisa anggaran Rp6 milliar itu nggak bisa dipertanggungjawabkan dan masuk ke kas daerah,” tegasnya.

Sebelumnya Dinas Bina Marga Kota Medan sempat diperiksa penyidik kepolisian. “Itu sudah selesai. Kita hanya klarifikasi saja,” terangnya.

Menurut Gindho, hal tersebut dikarenakan dalam pengerjaan proyek di Dinas Bina Marga, tidak melakukan tindak pidana yang merugikan. “Kita tunggu saja hasil audit yang dilakukan BPKP dan BPK. Audit itu sudah dilaksanakan sepuluh hari lalu. Audit itu malah kita yang minta,” terangnya.

“Kita sudah mengerahkan alat berat untuk mengatasi genangan air. Akhirnya semuanya berjalan lancar meski terkadang ada beberapa titik ruas jalan masih mengalami banjir lantaran debit air hujan yang terus menerus turun dan tidak bisa menampung arus air yang masuk ke drainase,” sebutnya. (e) Mau tau...

DEMO DESAK PENEGAK HUKUM USUT KASUS PENGGELAPAN PAJAK REKLAME DI MEDAN

Sekelompok massa menamakan diri Muda Profesional Independen berunjuk rasa di Kantor Walikota Medan, (3/6), mendesak Kepolisian dan Kejaksaan mengusut dugaan kasus pengemplangan pajak reklame yang dilakukan sejumlah perusahaan advertising senilai Rp18,6 miliar.

Dalam aksinya, pendemo juga mendesak Kepolisian dan Kejaksaan segera memeriksa para pengusaha advertising yang diduga menggelapkan pajak reklame, di antaranya pengusaha PT STAR INDONESIA (SI)yang mengemplang pajak terbesar yakni Rp11 miliar lebih. Selain pengusaha, pendemo juga meminta oknum pejabat di Dinas Pertamanan Medan diperiksa.

“Pemerintah harus mencabut izin PT SI sekaligus menagih pembayaran tunggakan pajak dan bunganya selama 3 tahun,” kata pendemo.

PT SI adalah salah satu perusahaan periklanan terbesar di Kota Medan dan memiliki banyak papan reklame. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PT SI telah menggelapkan pajak reklame yang merugikan negara dan menghambat pembangunan di Kota Medan.

“Besarnya penggelapan pajak reklame di Kota Medan ini karena Pemko tidak membuat masa kedaluarsa reklame sehingga iklan terus dipajang sementara evennya sudah berlalu,” kata mereka.

Pendemo dalam pernyataan sikapnya mengatakan, kinerja Dinas Pertamanan Medan sangat bobrok sehingga mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi reklame sangat minim.

“Target retribusi reklame Rp35 miliar tahun 2010 itu terlalu sedikit. Kalau melihat banyaknya papan reklame yang berserak di Kota Medan seharusnya retribusi yang bisa dikutip mencapai Rp50 miliar-Rp60 miliar setahun,” kata pendemo.

Namun, karena lemahnya pengawasan dari pihak Inspektorat Pemko Medan ditambah rendahnya moral oknum pejabat di Dinas Pertamanan sehingga para pengusaha advertising nakal leluasa tidak menyetorkan pajaknya ke kas negara.

“Seharusnya Inspektorat yang melaporkan kasus ini, tapi justru BPK yang mengungkapnya. Ini bukti pengawasan internal di Pemko Medan sangat lemah,” kata pengunjukrasa.

Aspirasi pengunjuk rasa tersebut diterima Kabag Humas Pemko Medan Hanas Hasibuan. Dia mengatakan segera menyampaikan aspirasi pendemo kepada pihak terkait dan pimpinannya untuk disikapi. (e) Mau tau...

JELANG OBAMA DATANG RATUSAN UNGGAS DIMUSNAHKAN

Menjelang kedatangan Presiden AS Barrack Obama ke Indonesia khususnya ke Bali pada pertengahan Juni nanti, pintu gerbang Bali, Gilimanuk semakin diperketat. Tidak hanya menangkal teroris, (3/6) ratusan unggas selundupan juga dimusnahkan, selain ilegal, unggas tersebut juga dikhawatirkan bakal menyebarkan virus flu burung.

Ratusan unggas yang terdiri atas 76 ekor ayam jago dan 90 ekor ayam buras, disembunyikan didalam truk bernopol N 7844 NU yang sedang mengangkut semen.

Karena mencurigakan, truk milik Mohammad Husen asal Probolinggo yang dikemudikan Sukarman diamankan aparat KP3 Gilimanuk di Pos Cekik pada Rabu (2/6) malam.

Selain itu pada hari tersebut aparat KP3 juga mengamankan 30 ekor mentok milik Sugeng asal Jember yang diselundupkan dalam bus borobudur nopol P 7030 VT yang dikendarai oleh Totok Hariyadi juga asal Jember.

Tidak hanya itu, sembilan ekor kucing selundupan milik Raden Rara Vanesa juga diamankan petugas. Hewan-hewan tersebut oleh anggota KP3 Gilimanuk, selanjutnya diserahkan kepada Balai Karantina Gilimanuk.

Kapolsek KP3 Gilimanuk AKP Putu Suarta seijin Kapolres Jembrana menyebutkan, pihaknya terus meningkatkan pengawasan baik kendaraan,orang maupun barang termasuk hewan sekalipun untuk menjaga keamanan terkait kedatangan Obama ke Bali. “ Pengawasan jalur-jalur tikus juga kita intensifkan “ ujar Putu Suarta.

Sementara itu Kepala Balai Karantina Gilimanuk, Ketut Sonen seijin Kepala Balai Karantina Bali Ketut Diarmita menyebutkan, unggas-ungas yang diamankan tersebut banyak yang sudah mati sehingga harus segera dimusnahkan agar tidak menimbulkan penyakit. “ Pemusnahan dilakukan atas perintah Kepala Balai Karantina Bali “ kata Sonen. (bc)

Mau tau...

BARU 3 HARI MENJABAT KAPOLTABES DENPASAR DICOPOT

Baru tiga hari menjabat Kapoltabes Denpasar, Kombes Pol Drs. Pudi Rahardi M.Hum akan diganti. Cepatnya pergantian ini sangat misterius, namun Kapolda Bali Irjen Pol Sutisna mengatakan pergantian tersebut sebagai kebutuhan organisasi Polri.

Pergantian Kapoltabes Denpasar dalam tempo kilat ini terbilang kali pertama terjadi di Denpasar. Kombes Pudi Rahardi baru tiga hari menjabat sebagai Kapoltabes Denpasar, menggantikan Kombes Pol Drs. Gde Alit Widana SH Msc.

Muncul isu bahwa pergantian Kombes Pudi terkait kasus Komjen Susno Duaji. Mabes Polri masih membutuhkan keterangan Kombes Pol Pudi, menyangkut pemeriksaan Komjen Susno Duaji.

Sekadar diketahui, perwira melati tiga di pundak inilah yang menangkap Komjen Susno Duaji di Bandara Soekarno Hatta, saat hendak pergi ke luar negeri. Kombes Pol Pudi sebelumnya menjabat Kadiv Propam Mabes Polri.

Isu lainnya, pergantian ini menyangkut seorang wanita. Kabarnya, Mabes Polri akan memeriksa Kombes Pudi karena beristri dua. Namun seluruh isu tersebut dibantah habis Kapolda Bali Irjen Pol Sutisna.

“ Bukan karena soal wanita dan bukan karena soal Komjen Susno Duaji, tapi karena kebutuhan organisasi. Sah-sah saja pergantian itu,” jelasnya melalui via telpon, Jumat (04/06).

Jenderal bintang dua ini menegaskan, TR pergantian sudah keluar pada Selasa (01/06). “ Nama penggantinya AKBP Suryambondo Asmoro SIK,” ungkapnya. (bc)

Mau tau...

REKLAMASI PANTURA SELAMATKAN LINGKUNGAN

Anggapan sebagian pihak bahwa reklamasi Pantai Utara Jakarta akan merusak lingkungan dan menyebabkan banjir adalah salah besar. Reklamasi pantai justru akan menyelamatkan lingkungan dan mencegah datangnya banjir. Sudah banyak contoh yang membuktikan bahwa reklamasi pantai akan menyelamatkan lingkungan dan bukannya merusak.

Di antaranya reklamasi pantai yang dilakukan di Singapura telah sukses sehingga membuat negara tersebut mampu menyelamatkan daratan yang dimilikinya itu dari kerusakan dan banjir. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh China. Negeri Tirai Bambu ini telah sukses melakukan reklamasi dan menyelamatkan daratannya dari kerusakan.

"Untuk itu, aneh kalau ada yang menganggap reklamasi pantai akan merusak lingkungan. Sekali lagi reklamasi bukanlah hal haram, yang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan banjir," kata Rusman Sagala, Kepala Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, Jumat (4/6).

Rusman menjelaskan, dari berbagai kajian yang ada, reklamasi setidaknya memiliki tiga manfaat. Yakni menyelamatkan biota darat, menjaga garis pantai, dan membantu mengalirkan air sungai ke laut sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. "Jadi upaya reklamasi pantai yang saat ini dilakukan di Pantai Utara, Jakarta Utara harus didukung," ucapnya.

Persoalan reklamasi adalah kepentingan untuk semua pihak. Tidak hanya untuk Pemprov DKI saja, akan tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan di sekitar pantai utara. Dengan reklamasi, ada banyak hal yang bisa bermanfaat dan itu akan bagus untuk perkembangan ekosistem. Dengan adanya reklamasi, mengalirnya air sungai yang ada di Jakarta hingga menembus pantai akan berjalan baik. Vegetasi pantai yang terancam rusak karena perkembangan lingkungan dan pembangunan juga akan bisa diselamatkan melalui reklamasi.

Dengan demikian, meski proyek reklamasi Pantura Jakarta mendapat respon yang beragam karena ada putusan MA, namun itu sebenarnya sangat bagus dan bermanfaat besar. Harap diketahui, dengan kondisi Pantura Jakarta sekarang, ancaman kerusakan biota laut sangat besar terjadi. Itu harus diperbaiki dari sekarang jika tidak ingin terus berlanjut buruk.

Seperti diketahui, proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dinyatakan tidak layak oleh Mahkamah Agung. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menganggap putusan itu tidak kuat. Untuk itu, Pemprov DKI melalui enam perusahaan yang tergabung dalam Badan Pengelola Pantai Utara (BP Pantura) akan melakukan peninjauan kembali putusan kasasi tersebut.

Mau tau...

PROMOSIKAN PARIWISATA DENGAN BERSEPEDA

Ancaman pemanasan global (global warming) seiring semakin tingginya emisi gas buang industri dan kendaraan, menggerakkan Kasudin Pariwisata Jakarta Selatan AZ Harahap untuk melakukan berbagai upaya penyelamatan lingkungan. Salah satunya dengan cara memasyarakatkan penggunaan sepeda. Bahkan, pengalamannya menjadi Kasudin Pariwisata selama 10 tahun terakhir, membuat pria bertubuh tinggi ini juga menjadikan sepeda sebagai sarana ampuh bagi promosi pariwisata di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan.

Lewat Ontel Jakarta Sehat (OJS), pria kelahiran 54 tahun silam ini, bahkan merancang kongres akbar untuk memfasilitasi aspirasi para penguna sepeda di seluruh Indonesia. Bersama dengan Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi, pria asal Medan ini rencananya akan menggelar Kongres Sepeda Indonesia (KSI) 2010, dengan melibatkan OJS, Komunitas Ontel Batavia (KOBA), Bike to Work (B2W), dan Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI). Pria yang akrab disapa Harahap ini mengaku, selain sehat bersepeda juga dapat mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Sehingga pencemaran udara dapat diminimalisir dengan banyaknya orang yang beralih menggunakan sepeda. Karena sepeda merupakan kendaraan yang ramah lingkungan.

"Dengan diadakannya KSI 2010 ini, diharapkan komunitas sepeda semakin banyak dan mempunyai wadah untuk lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan yang akan diadakan," ujarnya.

Bahkan, untuk memeriahkan KSI 2010 yang akan diselenggarakan pada 16-18 Juli mendatang, pihaknya juga akan menggelar expo, karnaval, dan kongres itu sendiri. "Mudah-mudahan KSI 2010 ini bisa mencetak rekor Muri. Karena kongres ini akan diikuti oleh sekitar 50 ribu pesepeda dari seluruh Indonesia," jelasnya.

Selain menjadi Ketua Harian OJS, di KSI 2010 Harahap juga menjabat sebagai Sekretaris Umum. Pria berkacamata yang mengambil S3 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini berharap, melalui kongres ini dapat melahirkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengguna dan komunitas sepeda se-Indonesia. Apalagi, sepeda merupakan moda transportasi yang aman dan nyaman serta ramah lingkungan.

Sebelum menjabat sebagai Kasudin Pariwisata Jakarta Selatan tahun 2009, Harahap juga pernah menjadi Kasudin Pariwisata Jakarta Utara tahun 1999 dan Kasudin Pariwisata Jakarta Barat tahun 2005. Pengalaman di bidang pariwisata tersebut membuatnya terus berusaha memajukan pariwisata DKI Jakarta, salah satunya dengan komunitas sepeda yang diketuainya tersebut.

"Berdasarkan penelitian yang pernah saya baca, olahraga yang paling baik ada tiga. Yang pertama adalah berenang, kemudian bersepeda, dan terakhir joging. Jadi tidak ada salahnya jika kita terus bersepeda," serunya.

Harahap menilai bersepeda adalah suatu kebutuhan. Dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, negara lain juga banyak yang menggunakan sepeda. Bahkan jalur khusus untuk pesepeda pun sudah disediakan. Di Indonesia pun sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mencantumkan dengan jelas hak-hak pengguna sepeda.

Untuk itu, Harahap berharap Kongres Sepeda Indonesia ini hendaknya dapat terselenggara setiap tahunnya. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah provinsi secara bertahap diharapkan dapat memenuhi fasilitas bagi pengguna sepeda. "Dengan bersepeda selain sehat, juga dapat mengurangi polusi yang sudah sampai pada tahap membahayakan kesehatan," tandasnya.(jc) Mau tau...

PILKADA BINJAI PUTARAN KE 2 DIRENCANAKAN 19 JUNI 2010

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai merencanakan, Pilkada Kota Binjai putaran kedua bersamaan dengan Pilkada Medan. Pertimbangannya, agar partisipasi pemilih meningkat karena 19 Juni hari yang diliburkan di Medan.

Ketua KPU Kota Binjai Agus Sosanto SH mengatakan, rencana itu masih pembahasan dan berharap bisa terlaksana. Jika pilkada Binjai dapat diselengarakan 19 Juni, pemilih yang golput dapat berkurang. Karena warga Binjai banyak bekerja di Medan.

Jika Medan terlebih dahulu melangsungkan pilkada, begitu giliran Binjai, pengusaha di Medan tidak meliburkan karyawan termasuk yang berdomisili di Binjai. Sehingga terhalang menggunakan hak pilihnya. “Jadi kalau Pilkada Binjai dan Medan bersamaan, para pekerja berkesempatan ke TPS,” katanya(4/6).

Agus menambahkan, tahapan Pilkada Binjai putaran kedua tidak ada bedanya dengan putaran pertama. Hanya saja, di putaran kedua ini kampanye rapat umumtidak diberlakukan. Sebelumnya KPU Kota Binjai merencanakan pilkada pada 5 Juli.(ak) Mau tau...