Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merespon konflik KPK vs Polri dinilai terlalu normatif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat luas. Akibatnya, popularitas SBY diprediksi akan merosot.
“Jadi pernyataan SBY dan harapan publik tidak ketemu. Kasus ini akan merembet mengurangi citra pak SBY sendiri. Citra Pak SBY menjadi korban,” kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi saat berbincang dengan wartawan.
Muhtadi memberikan contoh pernyataan normatif SBY: ‘jika ada yang ingin membubarkan KPK, saya berdiri di depan’. Menurutnya, pernyataan itu tidak bernilai apa-apa jika dibandingkan dengan harapan masyarakat yang ingin Presiden membentuk tim independen.
“Masyarakat membutuhkan langkah konkret bukan pernyataan normatif,” tegas peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini. Berdasarkan data LSI Juni dan Juli 2009, jelas Muhtadi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pemerintahan SBY terus menurun. Pada bulan Juni tercatat sekitar 61 persen masyarakat yang puas, sedangkan akhir Juli menurun menjadi sekitar 54 persen.
“Bidang pemberantasan korupsi yang menjadi andalan pemerintahan SBY terus merosot,” kata Muhtadi yang berencana melakukan survei yang sama dalam waktu dekat.(kp)
NORMATIF SIKAPI KPK VS POLRI, POPULARITAS SBY MEROSOT
.jpg)
