DRAFT P APBD SUMUT TA 2010 RP.3,7 T LEBIH CONDONG PIHAK PEJABAT

Fraksi PDS (Partai Damai Sejahtera) DPRD Sumut menilai, draf P-APBD Sumut TA 2010 senilai Rp3,7 triliun lebih yang sedang dibahas Banggar (Badan Anggaran) eksekutif dan legislatif tidak memihak kepentingan rakyat, tapi lebih condong memihak pejabat, sehingga fraksi-fraksi DPRD Sumut harus merombaknya secara total, jika lembaga legislatif ini masih memiliki hati nurani.

Hal itu diungkapkan anggota F-PDS DPRD Sumut Ir Marasal Hutasoit kepada wartawan, (2/6) di Gedung DPRD SU.

“Kenaikan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2010 sebesar Rp302.844.918.154 atau sekitar 8,10 persen dari APBD murni TA 2010 tergolong kecil, sehingga diharapkan anggaran tersebut harus benar-benar dialokasikan ke sektor yang sangat mendesak, khususnya yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Marasal.

Namun kenyatannya, dari draf P-APBD Sumut yang dipelajarinya, ternyata banyak dinas-dinas yang tidak mengutamakan anggaran berbasis kemasyarakatan, seperti di Dinas Sosial tidak mengutamakan pemberdayaan para penyandang sosial, tapi hampir semua dialokasikan pada administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur,jelas Marasal.

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tambahnya, tidak tercantum anggaran untuk merevitalisasi kawasan wisata Danau Toba yang kondisinya kini sangat memprihatinkan akibat pencemaran lingkungan, pertumbuhan enceng gondok serta kerusakan infrastruktur jalan sekitar objek wisata tersebut.

“Seharusnya penambahan anggaran tersebut setidaknya Rp5 miliar ditampung pada P-APBD Sumut. Pempropsu dalam hal ini harus konsisten dengan peryataannya, bahwa salah satu keunggulan Sumut termasuk objek wisata danau Toba,” jelas Marasal.

Di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, Marasal juga menemukan alokasi anggaran untuk pembinaan perpustakaan di Kejatisu, Poldasu, BPK Sumut, Lantamal, Kavaleri dan lembaga pemasyarakatan masing-masing Rp106.485.000.

“Pengalokasian anggaran ini menimbulkan pertanyaan, mengapa perpustakaan di lembaga-lembaga vertical yang berkaitan dengan penegakan hukum, keuangan dan keamanan dibina melalui alokasi anggaran P-APBD Sumut. Seharusnya pembinaan perpustakaan itu dibiayai APBN,” jelasnya.

Begitu juga pengalokasian anggaran di Dinas Pertanian, tambah Marasal, hampir 80 persen kegiatan tidak menyentuh kualitas pertanian rakyat. Seharusnya kegiatan ini difokuskan pada penyediaan bibit dan pupuk murah, gratis dan berkualitas serta pemberantasan hama maupun bimbingan pertanian modern.

Berkaitan dengan itu, Marasal mendesak Banggar eksekutif dan legislatif segera merombak total draf P-APBD Sumta yang nyata-nyata tidak memihak kepentingan rakyat, jika lembaga legislative tidak memiliki kekritisan dalam membela hak-hak rakyat, berarti sudah melukai hati rakyat. (r)